Maturitas Risiko (Risk Maturity) – Mengapa Diperlukan?
Penulis: Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG
Ketua Dewan Pengarah Indonesia Risk Management Professionals Association (IRMAPA).
Ketua Komite Teknis 03-10: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan – Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia.
Beberapa kali penulis sempat berbincang tentang ‘maturitas risiko’ (risk maturity) dengan beberapa direktur utama dan atau komisaris utama berbagai perusahaan besar baik dalam industri jasa keuangan maupun non-jasa keuangan. Pertanyaan dan tema yang sering diangkat adalah: (more…)
Prinsip 01 Manajemen Risiko SNI ISO 31000 – Terintegrasi
Penulis: Dr Ir Budi Purwanto ME, QCRO
Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan Departemen Manajemen FEM IPB; Anggota Tim MR IPB
Tujuan manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Menurut standar manajemen risiko SNI ISO 31000:2018, terdapat delapan prinsip yang menjadi dasar praktek atau filosofi dalam manajemen risiko. Prinsip pertama adalah TERINTEGRASI, (more…)
Penjelasan dan Ilustrasi Prinsip Manajemen Risiko SNI ISO 31000 – Terstruktur
Penulis Prima Gandhi SP, MSi, QCRO
Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan FEM IPB; Anggota Tim MR IPB
Terstruktur merupakan salah satu prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko merupakan kaidah atau norma dasar yang dianut institusi dalam mengembangkan, menerapkan, mengelola dan mengevaluasi manajemen risiko. (more…)
Maksud dari Manajemen Risiko: Menciptakan dan Melindungi Nilai
Penulis: Dr. Siti Jahroh, QCRO
Dosen Sekolah Bisnis IPB
“To win big, you sometimes have to take big risks.”
Bill Gates
Bill Gates merupakan pebisnis sukses yang namanya sudah tidak asing lagi. Dari kutipan di atas, beliau memperhatikan risiko (more…)
Kompetensi Bidang Manajemen Risiko – Kualitas atau Formalitas
|
Penulis: Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG Dua minggu terakhir ini penulis menyimak diskusi antar praktisi manajemen risiko mengenai mekanisme perpanjangan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Butir bahasan mengerucut pada perbedaan pandangan tentang mekanisme ‘perpanjangan’ sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP P1, LSP P2 dan LSP P3. Di satu sisi ada kesan yang meyakini bahwa mekanisme perpanjangan LSP P1 dan LSP P2 lebih efektif (karena selalu mempersyaratkan adanya pelatihan persiapan sertifikasi) daripada LSP P3 (karena tidak mempersyaratkan adanya pelatihan persiapan) dan sebaliknya. Sebenarnya apa esensi dari perbedaan sudut pandang tersebut? Apakah berangkat dari dasar diskusi tentang hal yang sejatinya relevan dan substansial dari suatu proses sertifikasi kompetensi yaitu:
Atau hanya sekedar berputar pada formalitas administratif semata? Untuk memahami jati diri proses sertifikasi kompetensi, sebaiknya kita perlu paham hakikat lisensi yang diberikan oleh BNSP, terutama prasyarat adanya pelatihan pendahuluan atau tidak dalam proses uji sertifikasi kompetensi:
Hal esensial lain yang perlu dipahami adalah akreditasi ISO 17024 bagi lembaga penyedia sertifikasi kompetensi. Akreditasi ISO 17024 dilakukan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) untuk Indonesia). Walaupun BNSP tidak mempersyaratkan keharusan akreditasi ISO 17024 oleh KAN sebelum pemberian lisensi kepada LSP (Baik LSP P1, P2, dan P3), keberadaan standar internasional ini sangat penting bagi LSP yang ingin memastikan proses pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi mereka sesuai dengan standar proses internasional.
A. STANDAR INTERNASIONAL ISO 17024 – Lembaga Sertifikasi Person (LSP) Bila kita sebagai praktisi manajemen risiko dan berkiblat pada kualitas dan kesetaraan kompetensi dengan dunia internasional – baik mengenai substansi standar kompetensi yang digunakan maupun proses uji sertifikasinya, kita perlu merujuk pada Standar ISO 17024 yang menjadi induk rujukan baik bagi BNSP sendiri dalam menyelenggarakan peran dan tugas mereka, maupun bagi LSP yang memperoleh lisensi dari BNSP. Terkait dengan hal di atas, masih banyak komunitas profesi baik di bidang manajemen risiko maupun bidang lainnya yang belum terinformasi lengkap tentang apa itu ISO 17024, terutama manfaat dan nilai tambah bagi individu pengambil sertifikasi dan juga bagi organisasi yang mengirimkan karyawan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pemahaman yang parsial sebagaimana dipaparkan di bawah ini:
B. PERPANJANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI. Sebagai pemasti kualitas dan kekinian kompetensi, perpanjangan sertifikasi kompetensi harus dilakukan oleh pemegang sertifikasi kompetensi tersebut. Perpanjangan sertifikasi merupakan hal mendasar dari ISO 17024 dan menjadi salah satu persyaratan utama akreditasi dan akreditasi ulang. Walau pelaksanaan administratif dapat saja berbeda antara LSP P1, P2, P3, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi bila LSP bersangkutan semuanya memiliki akreditasi ISO 17024, yaitu adanya proses pemeliharaan kompetensi dan pemastian asesmen ulang. Proses pemeliharaan kompetensi umumnya dijalankan dengan PSB (Program Sertifikasi Berkelanjutan) yang biasanya terdiri dari pelatihan, seminar, tulisan, dan/atau keterlibatan si pemegang sertifikasi dalam menggunakan kompetensinya di tempat kerja. BNSP sendiri memberikan umur sertifikat kompetensi yang diperoleh dan perlu diperpanjang secara periodikal, baik itu LSP P1, P2, maupun P3. Nomenklatur dan pengurusan administrasi bisa saja tidak sama antara satu tipe LSP dengan LSP lainnya. Terkait dengan hal ini, ada yang mengatakan bahwa lulusan LSP P1, P1 dan P3 meiliki proses yang berbeda karena salah satunya disebut menjalani proses uji ulang sedangkan yang satu lagi tidak memerlukan uji ulang. Sayangnya, kedua pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar karena tergantung apakah LSP tersebut memiliki akreditasi 17024 atau tidak. Bila mereka memiliki akreditasi 17024, maka LSP tersebut apapun tipenya tetap harus menjalankan proses perpanjangan sertifikasi yang komprehensif dan dapat dipertanggung-jawabkan secara menyeluruh serta tertelusuri secara konsisten dan independen. Bagi LSP yang tidak memiliki akreditasi ISO 17024 memang cukup menjalankan proses yang diarahkan oleh BNSP. Hanya saja perlu dipahami bahwa BNSP juga mengikuti standar ISO 17024 – walau mereka sendiri tidak memerlukan akreditasi dari KAN karena memiliki undang-undang pendirian dan pelaksanaan tersendiri. Oleh karena itu, LSP apapun yang memperoleh lisensi dari BNSP sepatutnya menunjukkan proses pemastian perpanjangan sertifikasi mereka yang kurang-lebih sama berakar pada ISO 17024.
C. KESIMPULAN Sebagai pemegang sertifikasi profesi yang dijalankan oleh LSP P1, P2, P3 sebaiknya bertanya langsung secara resmi kepada BNSP bila ada hal-hal yang masih ambigu. Selain itu, karena perkembangan sertifikasi kompetensi semakin lama semakin baik dan komprehensif, sangat wajar bila calon peserta uji sertifikasi kompetensi mengarah pada standarisasi internasional sehingga membuka peluang yang lebih besar lagi pada karir dan tingkatan kompetensi mereka sendiri. Bagi LSP, ada baiknya mereka semua mengambil akreditasi ISO 17024 baik itu LSP P1, P2, ataupun P3 sehingga terjadi kesamaan tingkat kualitas proses dan konformitas terhadap proses yang terstandarisasi dan teraktreditasi internasional berbasis ISO 17024.
Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat.
Tautan di bawah ini dapat menjadi tambahan rujukan bacaan: https://irmapa.org/mengenal-sertifikasi-manajemen-risiko-di-indonesia/ https://irmapa.org/sertifikasi-kompetensi-personil-di-indonesia-perkembangan-saat-ini/ |
Prinsip Manajemen Risiko SNI ISO 31000 sebagai Dasar Penerapan Manajemen Risiko
Penulis: Charles R. Vorst, MM., BCCS, CERG, ERMCP, QCRO, QRGP, CCGO, CGOP
Sekretaris Jenderal IRMAPA.
Kata ‘prinsip’ sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki makna ‘asas’ atau ‘dasar’ sesuai KBBI, kata ini memberikan pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Mulai dari sebuah senyuman, hadiah Nobel, perang dunia, hingga pendaratan di bulan, terjadi, atau setidaknya dipicu, (more…)
Sertifikasi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko oleh LSP P1, P2, P3 – Kualitas atau Formalitas
Penulis: Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG
Ketua Dewan Pengarah Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA).
Ketua Komite Teknis 03-10: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan – Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia.
Dua minggu terakhir ini penulis menyimak diskusi antar praktisi manajemen risiko yang sudah memperoleh sertifikasi kompetensi, terutama mengenai mekanisme perpanjangan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (more…)
Budaya Sadar Risiko – 10 Pertanyaan Mandiri bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG
Ketua Dewan Pengarah Indonesia Risk Management Professionals Association (IRMAPA).
Ketua Komite Teknis 03-10: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan – Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia.
Kebutuhan membangun budaya sadar risiko di suatu organisasi perusahaan adalah hal kritikal dan fundamental. Tanpa budaya sadar risiko yang kondusif, perusahaan akan sulit memperoleh manfaat optimal dari penerapan manajemen risiko, yaitu membantu direksi dan dewan komisaris dalam menciptakan dan melindungi nilai organisasi mereka. (more…)
LPS Berbagi Praktik Pengelolaan Risiko: Mengantisipasi Tantangan Bisnis Dengan Manajemen Risiko Terintegrasi
Penulis: Charles R. Vorst, MM., BCCS, CERG, ERMCP, QCRO, QRGP, CCGO, CGOP.
Sekretaris Jenderal IRMAPA.
Meningkatnya dinamika tantangan dalam berbisnis dewasa ini seakan terjadi tanpa mengenal waktu. Sebuah fenomena baru dapat muncul dan menjadi sumber risiko bagi para pelaku usaha di Indonesia karena dipicu suatu peristiwa yang terjadi di kawasan regional maupun global tatkala mungkin kita sedang terlelap tidur di malam hari. (more…)
Tiga Unsur Dasar Budaya Sadar Risiko
Penulis: Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG
Ketua Dewan Pengarah Indonesia Risk Management Professionals Association (IRMAPA).
Ketua Komite Teknis 03-10: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan – Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia.
Pada tanggal 16 Agustus 2019 penulis mendapat kesempatan berdiskusi dengan jajaran direksi suatu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang jasa armada yang kegiatan bisnisnya sudah merambah pasar global.
Salah satu topik bahasan adalah bagaimana menyelaraskan praktik manajemen risiko dengan budaya perusahaan sehingga pengelolaan risiko yang efektif dapat terwujud. Dalam konteks tersebut, penulis berbagi pandangan dan pengalaman yang pada hakikatnya merujuk pada tiga unsur dasar pembentuk budaya sadar risiko organisasi, yaitu:
- Tata kelola Risiko (Risk Governance);
- Kerangka Kerja Penetapan Selera Risiko (Risk Appetite)
- Praktik kompensasi yang mendorong perilaku positif pengelolaan risiko
Ketiga unsur dasar tersebut minimum harus ada dalam suatu organisasi bila mereka ingin memulai atau membangun, mengembangkan, dan atau menyebarkan budaya sadar risiko yang positif bagi organisasi.
A. Tata Kelola Risiko (Risk Governance)
Tata kelola risiko mencakupi sedikitnya:
- Peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris yang jelas dalam pengelolaan risiko organisasi termasuk pembangunan kompetensi manajemen risiko di berbagai tingkat organisasi, ketersediaan sumber daya, kewenangan dan independensi fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal terutama dalam pelaporan ke dewan komisaris via sub-komite dewan komisaris.
- Peran dan tanggung jawab pimpinan manajemen risiko atau ‘Chief Risk Officer’ dan fungsi unit manajemen risiko sebagai lapis pertahanan kedua organisasi.
- Adanya asesmen independen reguler terhadap efektivitas kerangka kerja tatakelola risiko.
B. Kerangka Kerja Penetapan Selera Risiko
Kerangka kerja penetapan selera risiko mencakupi sedikitnya:
- Kerangka kerja penetapan selera risiko yang jelas dan efektif, termasuk di dalamnya a) pengembangan asumsi yang dipakai dalam perencanaan strategis; b) permodelan yang dipakai; dan c) sistem untuk mengukur dan melakukan agregasi paparan risiko organisasi;
- Pernyataan selera risiko oleh direksi dan dewan komisaris yang jelas dan tidak ambigu bagi seluruh karyawan;
- Penentuan limit-limit risiko sebagai rujukan pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen risiko di tingkat operasional. Hal ini kritikal karena budaya risiko baru dapat dikatakan efektif bila organisasi – dalam usaha mencapai sasaran dan tujuannya – mampu mengelola risiko dalam koridor selera risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya.
C. Praktik Kompensasi
Praktik kompensasi organisasi yang mendorong perilaku positif pengambilan risiko, mencakupi sedikitnya:
- Sistem dan praktik kompensasi diselaraskan dengan proses pengambilan risiko yang hati-hati dan proaktif;
- Kompensasi karyawan mempertimbangkan risiko yang harus diambil oleh karyawan bersangkutan atas nama perusahaan, dan kinerja mereka dalam rangka mengatasi/mengelola risiko tersebut harus masuk ke dalam perhitungan kompensasi.
- Kompensasi perlu mempertimbangkan perspektif risiko dan manfaat pengambilan risiko yang dilakukan oleh karyawan.
- Memasukkan kapabilitas dan kinerja pengelolaan risiko ke dalam penilaian kinerja dan promosi karyawan.
Mudah-mudahan artikel singkat ini bermanfaat bagi pembaca.