Artikel

Sebelum internet mengambil alih segalanya, konsep “siber” adalah hal yang masih baru. “Keamanan IT” telah menjadi perhatian utama bagi organisasi dan individu, bertujuan untuk mencegah manipulasi data dan sistem oleh pihak ketiga yang tidak sah. Namun, fokus ini tidak hanya pada informasi dan data, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap pusat data fisik.

Sebelum era smartphone dan cloud computing, keamanan IT terutama difokuskan pada manajemen aset, kontrol akses, manajemen perubahan, pemeliharaan sistem, dan pencadangan dan pemulihan bencana.

Namun, dengan perubahan fundamental dalam cara IT disediakan dan dikonsumsi, terutama dengan kaburnya batas antara sistem hosted dan on-premise, serta meningkatnya pembaruan over the air dan bekerja dari rumah selama pandemi COVID, titik-titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak jahat telah berkembang secara eksponensial.

Menurut Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris (National Cyber Security Centre atau NCSC), peran keamanan siber adalah melindungi perangkat yang digunakan oleh semua orang, serta layanan yang diakses baik secara online maupun di tempat kerja, dari pencurian, kerusakan, dan akses tidak sah terhadap informasi pribadi yang disimpan di perangkat tersebut.

NCSC menetapkan empat tujuan untuk keamanan siber yang baik, yang meliputi manajemen aset, identitas dan kontrol akses, keamanan sistem, dan jaringan dan sistem yang tangguh.

Perbandingan antara definisi “lama” tentang keamanan IT dan definisi “baru” tentang keamanan siber menunjukkan sedikit perbedaan dalam sifat aktivitasnya, tetapi perbedaan besar dalam konteks di mana aktivitas tersebut dilakukan.

Dalam pandangan ini, siber adalah suatu vektor serangan, yang merupakan cara menyerang sistem dan orang melalui internet, baik secara langsung maupun melalui kompromi orang melalui rekayasa sosial.

Dalam era siber ini, tiga area signifikan dimana model keamanan IT tradisional berbeda dari pandangan siber adalah fokus pada keamanan data, perluasan perlindungan terhadap sistem dan infrastruktur dari dunia luar, dan pembangunan proses dan prosedur untuk mendeteksi peristiwa keamanan siber secara proaktif.

Perbedaan utama antara keamanan siber dan keamanan IT tradisional adalah perlunya mempertimbangkan dampak dunia yang selalu aktif dan terhubung secara permanen terhadap orang, sistem, dan data, serta membangun proses baru yang melindungi aset dengan kokoh dan penuh perhitungan.

Oleh karena itu, langkah kedepannya adalah fokus pada menjalankan dasar-dasar keamanan IT dengan baik, mengingat bahwa keamanan siber menambahkan lapisan aktivitas dan kompleksitas, yang memerlukan manajemen yang lebih baik terhadap sistem, data, dan orang yang terpapar.

Dengan teknologi terus berkembang, prinsip-prinsip dasar keamanan IT tetap menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan keamanan siber di era modern yang terhubung secara permanen.

Artikel ini telah diterbitkan oleh ISACA, dengan judul Cyber Versus IT Security in a Permanently Connected World. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dunia sedang berada di persimpangan yang penting saat ini. Di satu sisi, Amerika Serikat, serta sekutu dan mitranya, sepakat untuk memperkuat aturan dalam sistem internasional. Ini adalah langkah penting untuk menjaga dunia tetap aman dan bebas. Namun, di sisi lain, pemerintahan otoriter seperti Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mencoba untuk menciptakan alternatif yang suram. Mereka ingin memperluas pengaruh mereka di dunia.

Revolusi industri keempat, yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologis, membawa peluang besar. Namun, juga membawa risiko. Bagaimana pemerintahan otoriter memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum memiliki dampak yang serius bagi keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat.

Negara-negara seperti Rusia dan RRT menggunakan serangan siber sebagai alat kekuatan. Mereka mencuri data dan menyebabkan kerusakan melalui serangan siber. Ini menjadi masalah serius bagi Amerika Serikat, terutama ketika lembaga keuangan menjadi sasaran.

Saat ini, pemilik dan operator infrastruktur kritis harus siap menghadapi ancaman siber. Ancaman semacam ini mungkin tidak langsung menyebabkan perang, tetapi dapat berdampak besar. Tidak mengherankan jika banyak orang Amerika khawatir tentang serangan siber, terutama yang datang dari negara seperti RRT dan Rusia.

Apa yang harus dilakukan sekarang? Ada beberapa langkah kunci yang perlu diambil:

1. Melindungi data penting di cloud dari serangan siber.
2. Perbaiki kelemahan dalam sistem dan pastikan akses terhadap data hanya diberikan kepada yang berhak.
3. Gunakan teknologi keamanan untuk melindungi data dengan lebih baik.
4. Pertimbangkan ancaman masa depan seperti komputer kuantum dan siapkan strategi untuk menghadapinya.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, sektor keuangan dan keselamatan nasional dapat tetap aman dan terlindungi di dunia yang semakin terhubung secara digital.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Booz Allen, dengan judul Financial Sector Cybersecurity is National Security. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak likuiditas, bank-bank harus menghadapi risiko baru, yaitu kekuatan destruktif alam. Angin kencang, banjir, dan bahaya lainnya menjadi ancaman serius terhadap aset properti dan produktivitas bisnis dalam portofolio bank. Untuk memahami risiko dan tren yang menyertainya, Bain & Company melakukan analisis data melalui kemitraan strategis dengan firma analisis risiko iklim, Jupiter Intelligence.

Analisis Risiko Fisik yang dilakukan oleh bank-bank mengungkap sejumlah temuan kunci:

Tinjauan Cepat 

Langkah ini menyoroti bahwa kebakaran hutan, kekeringan, dan berbagai bencana iklim lainnya dapat mengancam portofolio pinjaman bank. Penurunan nilai aset properti dan dampak negatif terhadap profitabilitas bisnis hipotek menjadi risiko yang patut diperhitungkan. 

Namun, dengan mengambil langkah-langkah tepat, bank dapat meningkatkan stabilitas keuangan mereka, mempertahankan kepercayaan pelanggan, dan mematuhi standar regulasi yang semakin ketat.

Tren dan Risiko Fisik

Tahap ini menyoroti bahwa perilaku iklim telah mengalami peningkatan signifikan sejak pertengahan abad terakhir, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dioksida dan suhu global. Regulator keuangan global semakin menekankan pentingnya akuntabilitas dalam mengukur risiko fisik, sesuai dengan tuntutan Otoritas Perbankan Eropa. Namun, masih ada gap besar dalam integrasi risiko fisik oleh sebagian besar bank, meskipun adanya tuntutan dari Task Force on Climate-Related Financial Disclosure.

Paparan Risiko Fisik

Bagian ini menunjukkan bahwa pengukuran risiko telah menjadi lebih canggih dan terpercaya, terutama dengan adopsi data dan alat analisis dari Jupiter Intelligence. Analisis ini menyoroti peningkatan risiko fisik di berbagai negara, dengan persentase wilayah yang terpapar risiko tinggi yang meningkat secara signifikan. Bahkan, di beberapa negara seperti Jerman dan Brasil, proyeksi menunjukkan peningkatan yang drastis pada tahun-tahun mendatang.

Dampak pada Portofolio Hipotek 

Hal ini menggambarkan bahwa risiko alam dapat memiliki konsekuensi serius terhadap portofolio hipotek bank. Studi kasus di Italia menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi telah terpapar risiko alam, dan proyeksi menunjukkan peningkatan yang lebih lanjut pada masa depan.

Dalam menghadapi risiko iklim, bank-bank telah merumuskan strategi yang komprehensif:

Taktik Pertahanan

Pengenalan batas Loan-to-Value, penyesuaian segmen pelanggan, perlindungan kredit, dan penyesuaian harga di wilayah yang sangat terpapar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan operasional bersih portofolio hipotek.

Taktik Ofensif 

Peningkatan diskon pada aset berisiko rendah, memperjuangkan asuransi perlindungan kredit, dan menawarkan asuransi perlindungan risiko iklim. Ini diharapkan dapat menambahkan pendapatan operasional bersih bank.

Penawaran Baru 

Pengembangan produk keuangan baru dan memberikan saran kepada klien untuk membantu mereka mengatasi perubahan iklim. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuka peluang baru dan menambah pendapatan operasional bersih.

Tantangan yang dihadapi oleh bank dalam mengintegrasikan risiko fisik ke dalam proses perencanaan strategis dan kredit mereka sangatlah besar. Namun, analisis ini menunjukkan bahwa dengan mengadopsi taktik defensif dan ofensif yang tepat, serta menciptakan peluang baru dalam bisnis, bank dapat meningkatkan stabilitas keuangan mereka dan mendapatkan kepercayaan pelanggan serta regulator. 

Meskipun risiko iklim membawa tantangan yang signifikan, hal itu juga membawa peluang inovasi yang unik dalam sektor perbankan. Bank-bank yang ambisius dan responsif terhadap perubahan dapat memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan stabilitas keuangan mereka dan memimpin dalam respons terhadap perubahan iklim.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Bain & Company, dengan judul Fires, Floods, and Loans: How Banks Can Deal with Increasing Climate Risks. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Ketika kita membicarakan masa depan bisnis, kita tak bisa mengabaikan pentingnya faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Ini adalah fondasi yang mendasari keberlanjutan perusahaan di dunia yang semakin kompleks ini. Dan di tengah tekanan untuk menangani risiko ini, perusahaan dengan aset captive, yang bisa kita lihat sebagai bentuk perusahaan asuransi internal, muncul sebagai pemain yang menonjol.

Dalam sebuah penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Marsh, sebuah perusahaan yang sangat dihormati dalam industri asuransi, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan aset captive cenderung memiliki skor ESG yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki. Ini adalah temuan yang menarik, yang menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara manajemen risiko dan kinerja ESG.

ESG Risk Rating, alat evaluasi yang diluncurkan oleh Marsh pada Maret 2022, menjadi landasan untuk memahami peran perusahaan dalam hal ini. Alat ini memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja ESG mereka dan mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi. Dengan demikian, dapat membantu perusahaan dalam memahami sejauh mana integrasi ESG dalam operasi mereka.

Begitu banyak yang bisa dipelajari dari perusahaan-perusahaan dengan aset captive. Mereka terbukti lebih cakap dalam mengelola risiko sosial, terutama dalam hal karyawan dan keberagaman, serta dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan mereka. Ini menandakan bahwa di dalam perusahaan dengan aset captive, manajemen risiko dan sumber daya manusia berjalan seiring, menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung tujuan ESG.

Kehadiran perusahaan dengan aset captive menunjukkan bahwa ada cara untuk melangkah lebih maju dalam manajemen risiko ESG. Dengan memanfaatkan proses dan protokol yang telah ada, mereka mampu memitigasi risiko dengan lebih baik dan menjadi pembeda dalam pasar yang semakin kompetitif. Penilaian risiko ESG membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja mereka dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dengan lebih efektif.

Kesimpulannya, langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dengan aset captive membawa manfaat yang jelas dalam upaya mereka untuk menjadi lebih baik dalam manajemen risiko ESG. Ini adalah langkah yang dapat diikuti oleh semua perusahaan yang berkomitmen untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang di tengah dinamika bisnis yang terus berubah.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Marsh pada 6 Januari 2023, dengan judul Companies With A Captive Have Higher Than Average ESG Risk Rating Scores. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Uni Eropa (UE) telah mengambil langkah penting untuk memastikan perusahaan memberikan laporan keberlanjutan yang lebih rinci. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Pada November 2022, UE menyetujui direktif baru yang dikenal sebagai Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktif ini memperbarui aturan sebelumnya yang berkaitan dengan pelaporan non-keuangan perusahaan di UE. Mulai berlaku sejak 5 Januari 2023, negara-negara anggota diberi waktu hingga 16 Juni 2024 untuk mengubah undang-undang nasional mereka sesuai dengan CSRD.

CSRD menetapkan persyaratan pelaporan berbeda untuk perusahaan berdasarkan ukuran dan jenisnya. Perusahaan besar dan entitas kepentingan publik akan mulai menyampaikan laporan keberlanjutan mereka pada tahun 2025 untuk tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Sementara perusahaan kecil dan menengah diberikan periode transisi dua tahun untuk mempersiapkan pelaporan mereka.

Laporan keberlanjutan yang diminta oleh CSRD harus mencakup informasi mengenai risiko-risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi risiko tersebut, dan bagaimana perusahaan berencana untuk berkontribusi pada keberlanjutan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Informasi ini harus bersifat kualitatif dan kuantitatif, memberikan gambaran yang jelas tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola.

Perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi tertentu tentang rantai nilai mereka akan mendapatkan pengecualian parsial selama tiga tahun pertama setelah CSRD berlaku. Namun, mereka harus menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk memperoleh informasi tersebut.

Proses pengembangan standar untuk laporan keberlanjutan sedang berlangsung di bawah bimbingan European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Standar pertama diharapkan akan diterbitkan pada Juni 2023, dengan standar tambahan untuk perusahaan kecil dan menengah dijadwalkan pada Juni 2024.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen UE untuk mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di seluruh wilayahnya. Dengan adanya laporan keberlanjutan yang lebih rinci dan terperinci, diharapkan akan ada peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan di masa depan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Mercer pada 11 Januari 2023, dengan judul EU Requires Enhanced Corporate Sustainability Disclosures. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Ekonomi global telah mengalami masa stabilitas dan pertumbuhan setelah krisis keuangan pada tahun 2008. Namun, dua tahun terakhir membawa perubahan besar. Harga komoditas yang tidak stabil, gangguan pada rantai pasokan, serta meningkatnya risiko siber dan data menimbulkan tantangan baru bagi organisasi.

Pendekatan tradisional dalam manajemen risiko, di mana risiko diatasi satu per satu setelah kerusakan terjadi, tidak cukup efektif lagi. Pendekatan ini mungkin berhasil untuk risiko individual, tetapi tidak cukup kuat untuk menghadapi risiko yang melibatkan seluruh organisasi. 

Perusahaan-perusahaan harus beralih ke pendekatan manajemen risiko yang lebih mutakhir, dengan memperjelas kepemilikan risiko, meningkatkan transparansi, dan menerapkan strategi yang komprehensif.

Risiko-risiko di dunia saat ini muncul dengan cepat, saling terhubung, dan bisa memperparah satu sama lain. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan pendekatan yang holistik, proaktif, dan didasarkan pada pemahaman yang baik tentang risiko. Namun, ada beberapa kesenjangan yang menghambat efisiensi manajemen risiko, seperti kurangnya representasi risiko di tingkat dewan direksi dan keterbatasan dalam mengukur risiko.

Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat menunjuk seorang Chief Risk Officer (CRO) atau pemimpin yang bertanggung jawab atas risiko keseluruhan organisasi. Mengukur risiko dengan tepat juga penting, karena deskripsi yang kurang jelas dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif.

Selain itu, budaya yang sadar risiko juga sangat penting. Manajemen, dewan direksi, dan pemilik perusahaan harus mempromosikan manajemen risiko sebagai bagian dari keputusan sehari-hari.

Perlu diakui bahwa persepsi risiko dan standar etika bisa berbeda di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan beragam diperlukan. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, meningkatkan transparansi dan kesiapan dapat membantu perusahaan menghadapi kesulitan dengan lebih baik.

Artikel ini telah diterbitkan oleh OliverWyman, dengan judul Why Every Company Should Strengthen Its Risk Management. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan industri asuransi di Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 2023, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (POJK 7 Tahun 2023).

Peraturan ini merupakan respons atas amanat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama tumbuh menjadi lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.

Beberapa poin penting dalam POJK 7 Tahun 2023 antara lain mencakup:

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik: Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Manajemen Risiko: Perusahaan wajib menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal untuk mengelola risiko dengan baik.
3. Pemanfaatan Keuntungan dan Pembebanan Kerugian: Aturan diatur untuk menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung, serta mekanisme pembebanan kerugian kepada anggota dalam situasi tertentu.
4. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain yang berkepentingan.

OJK juga menegaskan kewajiban Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan pihak yang berhak memperoleh manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman yang dikeluarkan dalam POJK 7 Tahun 2023 diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan di industri asuransi Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen OJK untuk memastikan bahwa sektor keuangan di Indonesia beroperasi dengan prinsip-prinsip integritas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Artikel ini telah diterbitkan oleh OJK pada 31 Mei 2023, dengan judul OJK Terbitkan Aturan Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Pemimpin dalam industri perawatan kesehatan seringkali meremehkan kemungkinan terjadinya serangan siber karena belum pernah mengalaminya atau serangan yang dialami tidak begitu signifikan. Mereka cenderung menganggap bahwa organisasi mereka tidak akan terkena dampak dari peristiwa bencana seperti itu. Di masa lalu, organisasi mungkin juga memiliki toleransi terhadap risiko saat menghadapi pelanggaran data.

Penelitian terbaru dari Huron mengungkapkan bahwa sikap mungkin sedang berubah. Dalam survei provider kesehatan, eksekutif menyebut keamanan data sebagai tren industri teratas yang memengaruhi organisasi mereka sekarang dan dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

Serangan siber dan pelanggaran data yang dihasilkan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi organisasi perawatan kesehatan, termasuk pembayaran finansial besar-besaran, gangguan operasi bisnis dan ketidakmampuan untuk merawat pasien dengan memadai dan aman.

Meskipun pemimpin mengakui pentingnya keamanan dan ada penilaian risiko keamanan yang disyaratkan pemerintah, organisasi perawatan kesehatan masih mudah diserang.

Lingkungan perawatan kesehatan yang rumit membuat sulit untuk melindungi diri dari serangan siber dan pencurian data. Namun, itu tidak berarti bahwa keamanan tidak dapat terjadi. Ketika perawatan dipindahkan dari rumah sakit, fasilitas yang lebih kecil mungkin memiliki titik-titik lemah, seperti server di tempat yang bisa mudah diakses atau dicuri. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil organisasi untuk mengatur sumber daya dengan lebih baik dan mengubah cara pandang tentang keamanan informasi dalam perawatan kesehatan.

1. Sesuaikan tingkat keamanannya. Keterbatasan uang dan daftar hal yang harus dilakukan yang saling bersaing membuat pemimpin kesulitan untuk memutuskan mana yang lebih penting antara keamanan komputer atau menggunakan teknologi baru yang bisa menghasilkan uang seperti software analitik atau robot.

2. Pikirkan lebih luas tentang teknologi — dan risiko. Teknologi baru dan vendor pihak ketiga secara teratur ditambahkan ke ratusan aplikasi yang sudah berjalan di jaringan sistem kesehatan. Setiap teknologi tersebut menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang jahat.

3. Persiapkan secara aktif untuk ancaman yang berkembang. Selain malware dan email phishing yang bertujuan untuk mencuri data pasien berharga, organisasi perawatan kesehatan sekarang harus berurusan dengan ransomware yang semakin canggih.

4. Bangun budaya yang tepat — itu penting. Keamanan teknis bukanlah pengganti budaya. Budaya keamanan yang positif adalah yang melibatkan orang-orang di setiap tingkat organisasi untuk serius dalam masalah keamanan.

5. Berikan perhatian lebih pada karyawan dan pimpinan organisasi. Satu langkah yang sangat penting yang bisa dilakukan organisasi adalah terus mengajari karyawan tentang bahaya di sekitar mereka, seperti email palsu yang mencoba mencuri informasi, atau cara orang jahat lainnya bisa masuk ke dalam sistem komputer.

Industri perawatan kesehatan sedang membela diri dari tingkat ancaman siber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan, organisasi harus:

1. Berpikir secara berbeda.
2. Berencana secara berbeda.
3. Bertindak secara berbeda.

Dengan demikian, program keamanan harus bersifat proaktif dan selalu berkembang seperti halnya ancaman.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Huron, dengan judul Healthcare Cybersecurity: Moving from Awareness to Action. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Manajemen risiko merupakan elemen kunci dalam pengambilan keputusan di dunia keuangan. Seorang manajer risiko harus mempertimbangkan berbagai risiko dan mengambil keputusan dengan memperhatikan data yang kompleks, melimpah, dan berubah dengan cepat. Namun, dalam menghadapi tantangan ini, terdapat alat kriptografi yang dapat membantu mereka, berpotensi menghasilkan risiko yang lebih rendah, hasil yang lebih tinggi, dan stabilitas keuangan yang lebih besar.

Tujuan utama manajemen risiko bukan hanya untuk memprediksi dan mencegah bencana, melainkan juga untuk memaksimalkan peluang serta meminimalkan risiko. Seorang manajer risiko fokus mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat terjadi, bukan sekadar menebak apa yang akan terjadi. Tugasnya adalah memahami risiko dengan baik, merancang batasan, mitigasi, dan rencana darurat untuk mengelola risiko tersebut, serta memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang seragam tentang risiko dan rencana tersebut.

Manajer risiko menghadapi tiga masalah utama. Pertama, informasi risiko bisa sangat kompleks, melimpah, dan berubah dengan cepat. Kedua, informasi risiko sering kali bersifat rahasia. Dan ketiga, meskipun manajer risiko memiliki semua informasi yang dibutuhkan, informasi yang diterima seringkali tidak tepat pada waktunya dan informasi yang akurat sering kali datang terlambat sehingga tidak bermanfaat.

Kriptografi kunci publik, atau Public key cryptography (PKC), adalah alat yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah ini. PKC adalah teknologi yang mendasari transaksi dan komunikasi yang aman di seluruh dunia saat ini. Dengan PKC, informasi dapat dikomunikasikan secara aman di Internet, sehingga bahkan seseorang yang menyadap semua pesan tidak dapat mengetahui informasi rahasia yang disampaikan.

PKC dapat membantu meningkatkan manajemen risiko dengan cara memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi semua pemangku kepentingan untuk mengelola risiko dengan lebih baik. PKC memungkinkan verifikasi data tanpa mengungkapkan informasi rahasia, sehingga dapat digunakan untuk menyediakan bukti yang memadai tentang kepatuhan terhadap batasan risiko atau persyaratan tertentu tanpa mengorbankan kerahasiaan data.

Meskipun demikian, implementasi PKC dalam manajemen risiko membutuhkan waktu, terutama karena teknologi ini relatif baru dan memerlukan pemahaman matematika yang canggih. Namun, PKC telah terbukti efektif dalam beberapa kasus, terutama dalam manajemen risiko keuangan di dunia kripto.

Dengan demikian, manajer risiko di bidang keuangan tradisional seharusnya mulai mempelajari aplikasi PKC dalam manajemen risiko saat ini untuk tetap berada di garis terdepan dalam menghadapi perkembangan teknologi baru.

Artikel ini telah diterbitkan oleh GARP pada 26 Mei 2023, dengan judul Risk Management and Public Key Cryptography. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus berkembang dengan membawa kemampuan baru, tetapi juga membawa risiko baru. Sifat AI yang kuat membuat perusahaan harus waspada dalam membangun solusi-solusi baru.

Perkembangan AI yang cepat menciptakan risiko yang harus dihadapi. Baru-baru ini, Presiden Joe Biden bahkan membahas bagaimana memastikan inovasi AI yang bertanggung jawab dalam melindungi hak dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Namun, tanggung jawab ini bukanlah hal yang mudah.

Pengembang AI harus menghadapi lingkungan yang tidak pasti, sementara teknologi AI terus berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai industri. Ini membawa risiko yang belum dikelola atau diantisipasi oleh banyak perusahaan.

AI dianggap sebagai arsitektur yang berbeda dari teknologi sebelumnya seperti komputasi awan atau internet. Ini membuat risiko yang terkait dengan AI sama signifikannya dengan risiko dari arsitektur baru lainnya.

Dalam membangun solusi AI, perusahaan perangkat lunak harus membangun kepercayaan. Mereka harus menunjukkan tanggung jawab dan kemampuan manajemen risiko yang bisa melindungi pengguna serta mendorong adopsi teknologi ini.

Sementara teknologi AI terus berkembang, penting bagi perusahaan untuk memahami elemen-elemen kepercayaan. Pengguna dan pengembang seringkali bingung tentang bagaimana AI digunakan dan bagaimana data diproses.

Kesiapan pasar untuk menerima solusi AI terjadi karena adanya dorongan dari berbagai faktor. Pandemi mendorong perusahaan untuk mempercepat adopsi solusi teknologi seperti cloud dan jarak jauh. Ini membuka pintu bagi solusi AI yang lebih inovatif.

Meski begitu, pengembangan solusi AI tidak boleh sembarangan. Perusahaan harus mengutamakan kepercayaan dalam menghadapi risiko-risiko yang ada. Dengan memahami risiko dan membangun kepercayaan, perusahaan dapat menjadi yang terdepan dalam memenuhi permintaan akan teknologi AI yang semakin meningkat.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Grant Thornton pada 30 Mei 2023, dengan judul Our Technology and Telecommunications Featured Industry Insights. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.