Artikel

Allianz Risk Barometer 2026 menempatkan risiko siber dan kecerdasan buatan (AI) sebagai ancaman terbesar bagi perusahaan global pada tahun depan. Laporan ini menunjukkan dunia usaha menghadapi tekanan baru dari serangan digital, gangguan rantai pasok, hingga konflik geopolitik.

Laporan dari Allianz Commercial tersebut melibatkan 3.338 responden dari 97 negara dan wilayah. Responden berasal dari kalangan manajemen risiko, broker, perusahaan asuransi, hingga pelaku industri global.

Risiko siber berada di posisi pertama dengan 42% suara responden. Sementara AI naik drastis ke posisi kedua dengan 32%, setelah tahun sebelumnya masih berada di peringkat ke-10.

Allianz Risk Barometer 2026 Soroti Ancaman Siber

Allianz menyebut risiko siber menjadi ancaman nomor satu selama lima tahun berturut-turut. Ancaman ini mencakup ransomware, kebocoran data, hingga gangguan layanan digital.

Perusahaan kini semakin bergantung pada layanan cloud dan sistem digital pihak ketiga. Ketika satu layanan terganggu, dampaknya bisa meluas ke rantai pasok dan operasional bisnis.

Allianz juga mencatat 90% responden berencana meningkatkan investasi perlindungan siber untuk menghadapi ancaman baru berbasis AI.

AI Jadi Risiko Baru Dunia Bisnis

Kenaikan AI menjadi salah satu temuan utama dalam laporan tahun ini. Allianz menilai banyak perusahaan mulai melihat AI sebagai sumber risiko operasional, hukum, dan reputasi.

Risiko AI meliputi kesalahan sistem otomatis, penyalahgunaan data, deepfake, hingga disinformasi. Banyak perusahaan juga dinilai belum siap menerapkan tata kelola AI secara matang.

Meski begitu, 44% responden percaya AI masih memberi manfaat lebih besar dibanding risikonya. Sementara 19% responden menilai AI justru membawa risiko lebih besar.

Untuk menghadapi perubahan ini, perusahaan mulai fokus pada pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Gangguan Rantai Pasok Dan Konflik Global Meningkat

Gangguan bisnis dan rantai pasok berada di posisi ketiga risiko global dengan 29% suara responden. Konflik geopolitik, perang dagang, dan perubahan tarif dinilai menjadi pemicu utama tekanan terhadap rantai distribusi global.

Menariknya, hanya 3% responden yang menilai rantai pasok perusahaan mereka sangat tangguh menghadapi krisis. Selain itu, risiko politik dan kekerasan naik ke posisi ketujuh. Perang, kerusuhan sipil, dan proteksionisme perdagangan menjadi kekhawatiran yang makin besar bagi dunia usaha global.

Risiko Iklim Masih Membayangi

Bencana alam dan perubahan iklim tetap masuk daftar risiko utama bisnis global. Allianz mencatat kerugian akibat bencana alam pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari US$100 miliar untuk tahun keenam berturut-turut.

Gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem juga menjadi perhatian utama perusahaan. Mulai dari banjir, badai, hingga kebakaran hutan kini berdampak langsung terhadap produksi dan distribusi barang.

Allianz menilai perusahaan perlu membangun strategi ketahanan bisnis yang lebih terintegrasi. Risiko siber, AI, geopolitik, dan perubahan iklim kini saling terhubung dan dapat memicu gangguan secara bersamaan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Allianz Commercial  dengan judul Allianz Risk Barometer 2026. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Industri perasuransian sedang menghadapi tekanan multidimensi. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan perilaku nasabah, disrupsi digital, ancaman siber, dinamika reasuransi global, peningkatan ekspektasi regulator, hingga percepatan penggunaan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah lanskap risiko secara fundamental. Risiko underwriting tidak lagi berdiri sendiri. Risiko investasi dapat memicu tekanan likuiditas, dan risiko operasional dapat berkembang menjadi risiko reputasi. Risiko teknologi pun dapat berubah menjadi risiko hukum dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, perusahaan yang masih memandang manajemen risiko semata-mata sebagai fungsi administratif dan dokumentasi akan tertinggal.

POJK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun seharusnya tidak dibaca hanya sebagai regulasi kepatuhan. Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran eksekutif, regulasi ini adalah sinyal kuat bahwa industri jasa keuangan telah memasuki fase baru. Fase tersebut adalah saat ketahanan perusahaan tidak lagi ditentukan hanya oleh pertumbuhan premi, profitabilitas, atau ekspansi pasar, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam membaca risiko secara strategis, mengambil keputusan berbasis data, dan menjaga kepercayaan publik di dalam lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat.

Regulasi POJK 28/2025 pada dasarnya mendorong transformasi paradigma dari kepatuhan dan dokumen menuju keputusan strategis, dari pola reaktif menuju pola prediktif. Aturan ini menempatkan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pemilik akuntabilitas utama untuk memastikan bahwa risiko benar-benar dipahami, diukur, dipantau, dan dikendalikan secara terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.

Bagi Direksi, tantangan utamanya bukan sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan memastikan bahwa selera risiko (risk appetite) perusahaan benar-benar selaras dengan strategi pertumbuhan, kapasitas modal, kualitas tata kelola, dan kemampuan operasional. Pertumbuhan bisnis tanpa adanya disiplin risiko hanya akan menciptakan ilusi kinerja jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi korporasi akan memiliki kemampuan dan probabilitas yang lebih baik dalam menjaga profitabilitas, stabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Bagi Dewan Komisaris, POJK 28/2025 memperkuat peran pengawasan (oversight) secara substantif. Dewan Komisaris tidak cukup hanya menerima laporan risiko secara periodik. Mereka perlu memastikan bahwa Direksi memiliki kualitas pengambilan keputusan yang memadai, sistem pengendalian internal yang efektif, serta kemampuan untuk mendeteksi risiko yang baru muncul (emerging risk) sebelum berkembang menjadi krisis. Dalam praktik praktik terbaik, perusahaan yang tangguh biasanya memiliki dewan (Board) yang aktif menguji asumsi bisnis,

mempertanyakan eksposur strategis, dan memahami implikasi risiko dari transformasi digital maupun inovasi produk.

Sementara itu, dilevel manajerial menjadi lapisan terdepan dalam implementasi nyata, underwriting, klaim, aktuaria, investasi, teknologi informasi, sdm, kepatuhan, hukum, audit internal, hingga pemasaran harus bergerak di dalam satu bahasa risiko yang sama. POJK 28/2025 pada akhirnya bukan sekadar tentang dokumen kebijakan, melainkan tentang kualitas eksekusi lintas fungsi. Pemantauan dan Kajian pelaksanaannya dapat dilihat melalui beberapa pertanyaan kunci:

• Apakah indikator risiko utama tersedia?
• Apakah sistem peringatan dini (early warning system) berjalan secara efektif?
• Apakah batas limit risiko dipahami oleh seluruh pihak terkait?
• Apakah eskalasi dilakukan tepat waktu?
• Apakah keputusan bisnis telah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap solvabilitas dan reputasi perusahaan?

Dalam konteks inilah, keberadaan Artificial Intelligence (AI) menjadi faktor strategis baru yang dapat mulai direncanakan penerapannya. AI berpotensi mengubah model bisnis industri perasuransian secara signifikan. Penggunaan AI dalam ranah underwriting analytics, fraud detection, predictive claims, customer personalization, pricing optimization, hingga portfolio monitoring dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan secara drastis. Perusahaan yang mampu memanfaatkan AI secara tepat akan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kecepatan layanan, akurasi analisis, dan efisiensi operasional.

Namun, AI juga membawa dimensi risiko baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan teknologi konvensional. Risiko bias algoritma, kualitas data, keterjelasan model (explainability model), keamanan siber, privasi data, ketergantungan pada vendor teknologi, hingga kesalahan keputusan otomatis dapat berdampak langsung terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Terlebih dalam industri yang berbasis kepercayaan (trust) seperti asuransi, kegagalan tata kelola AI dapat menjadi ancaman risiko strategis.

Oleh karena itu, implementasi POJK 28/2025 perlu mulai diperluas jangkauannya menuju Tata Kelola Risiko AI (AI Risk Governance). Perusahaan perlu memastikan adanya struktur tata kelola (governance structure) yang jelas atas penggunaan AI, termasuk kepemilikan risiko, validasi model, pengawasan manusia, rekam jejak audit (audit trail), kontrol vendor, pemantauan performa model, serta mekanisme mitigasi terhadap bias maupun kesalahan keputusan otomatis. AI tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai proyek teknologi, tetapi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko dan tata kelola korporasi.

Perusahaan perasuransian yang berdaya saing akan melihat POJK 28/2025 bukan sebagai beban regulasi, melainkan sebagai peluang berharga untuk membangun organisasi yang lebih tangguh (resilient), lincah (agile), dan terpercaya (trusted). Regulasi ini dapat menjadi katalis untuk memperkuat budaya risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempercepat transformasi digital yang sehat, serta membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang yang jauh lebih berkelanjutan.

Kesalahan fatal dalam manajemen risiko sering terjadi bukan karena sistem yang lemah, tetapi karena informasi penting tidak sampai secara utuh ke pengambil keputusan. Banyak perusahaan merasa sudah aman. Mereka punya dashboard, laporan risiko, hingga komite khusus. Semua terlihat berjalan. Namun, kegagalan proyek, kerugian besar, hingga keputusan salah tetap berulang.

Di sinilah letak persoalannya. Informasi risiko yang sampai ke manajemen sering kali sudah “dipoles”.

Dalam organisasi besar, informasi biasanya melewati banyak lapisan. Setiap lapisan bisa mengubah pesan. Risiko yang awalnya serius bisa terlihat ringan saat sampai ke direksi.

Karyawan dan manajer juga belajar membaca situasi. Mereka tahu mana informasi yang aman disampaikan dan mana yang bisa berdampak pada karier. Akibatnya, banyak risiko disampaikan dengan bahasa yang lebih “halus”.

Misalnya, masalah besar disebut sebagai “tantangan operasional”. Risiko yang mendesak berubah jadi sekadar “perlu dipantau”.

Situasi ini membuat perusahaan seperti menipu diri sendiri. Risiko tidak hilang, tetapi hanya tersembunyi.

Salah satu pemicu terbesar adalah rasa takut. Di banyak perusahaan, menyampaikan kabar buruk bisa berdampak langsung pada karier.

Akhirnya, karyawan memilih diam atau menyampaikan informasi yang lebih aman. Ini keputusan rasional. Risiko pribadi lebih terasa dibanding risiko perusahaan yang sifatnya kolektif.

Dampaknya besar. Manajemen kehilangan gambaran nyata. Keputusan diambil berdasarkan informasi yang sudah berubah.

Analogi Pesawat: Sistem Ada, Tapi Tidak Jujur

Manajemen risiko bisa diibaratkan seperti instrumen di kokpit pesawat. Pilot mengandalkan data untuk menentukan arah dan menghindari bahaya.

Bayangkan jika radar cuaca mengecilkan badai. Atau sistem peringatan hanya memberi sinyal samar. Pilot tetap percaya diri, padahal kondisi berbahaya.

Hal serupa terjadi di perusahaan. Direksi merasa situasi terkendali karena laporan terlihat “hijau”. Padahal, risiko besar sedang berkembang di bawah permukaan.

Masalah ini tidak lepas dari peran pimpinan. Cara mereka merespons risiko akan membentuk budaya perusahaan.

Jika kritik dianggap ancaman, maka orang akan berhenti jujur. Jika keselarasan lebih dihargai daripada akurasi, maka informasi akan disesuaikan.

Dewan direksi juga punya peran penting. Jika mereka hanya menerima laporan tanpa menguji, maka sistem penyaringan ini akan terus berjalan.

Perusahaan yang sehat justru mendorong perbedaan pendapat. Diskusi risiko seharusnya memunculkan ketegangan, bukan sekadar formalitas.

Risiko Terbesar Ada pada Budaya, Bukan Sistem

Banyak perusahaan fokus memperbaiki metode. Mereka membeli sistem baru, menyusun framework, atau menambah laporan. Namun, itu tidak cukup. Selama budaya risiko perusahaan masih menekan kejujuran, masalah akan tetap ada.

Kegagalan bukan karena risiko tidak terdeteksi. Risiko sudah terlihat sejak awal. Hanya saja, tidak pernah disampaikan secara utuh. Ketika informasi sudah rusak di awal, metode terbaik pun tidak bisa memperbaikinya. Pada akhirnya, perusahaan tidak kekurangan data, tetapi kekurangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Enterprise Risk Magz, dengan judul The Fatal Flaw in Risk Management: When Power Filters Truth. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Risiko operasional perbankan justru meningkat ketika tekanan dari regulator mulai melonggar. Kondisi ini membuat peran manajemen risiko semakin krusial di tengah perubahan lingkungan bisnis global yang makin kompleks.

Dalam beberapa tahun terakhir, regulator perbankan terlihat mengurangi fokus pada pemeriksaan detail terkait praktik manajemen risiko. Pengawasan kini lebih diarahkan pada risiko keuangan dan pelanggaran hukum. Namun, perubahan ini bukan berarti risiko operasional ikut menurun. Sebaliknya, risiko operasional menjadi semakin rumit dan berdampak luas pada bisnis perbankan.

Risiko Operasional Perbankan 

Risiko operasional perbankan kini berada di titik penting. Banyak perusahaan mulai mempertanyakan nilai fungsi ini, terutama ketika tekanan regulasi berkurang. Ada kekhawatiran bahwa tim risiko akan dipangkas demi efisiensi. Padahal, keputusan tersebut bisa berbahaya.

Risiko operasional merupakan dasar dari banyak risiko lain, termasuk risiko keuangan dan kepatuhan. Tanpa pengelolaan yang baik, dampaknya bisa menjalar ke berbagai aspek bisnis.

Pelajaran dari krisis keuangan global 2007–2008 menunjukkan bahwa kegagalan operasional bisa memicu krisis besar. Kondisi serupa masih relevan hingga sekarang.

Meski regulasi melonggar, dunia justru menjadi lebih berisiko. Laporan Global Risks 2026 dari World Economic Forum menyoroti berbagai ancaman baru yang sebagian besar bersifat operasional.

Beberapa risiko utama yang kini dihadapi perbankan antara lain:

• Perubahan iklim yang memicu gangguan operasional akibat bencana alam
• Kecerdasan buatan (AI) yang membawa risiko baru dalam proses bisnis
• Serangan siber yang semakin canggih dan sulit dideteksi
• Penipuan digital, termasuk deepfake yang meniru identitas seseorang
• Ketergantungan pada pihak ketiga, terutama layanan cloud
• Geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dan stabilitas pasar

Selain itu, potensi pandemi baru juga masih menjadi ancaman. Bill Gates bahkan memperkirakan peluang pandemi dalam empat tahun ke depan mencapai 10–15 persen. Semua faktor ini membuat risiko operasional perbankan semakin sulit diprediksi.

Meski terlihat sebagai tantangan, kondisi ini sebenarnya membuka peluang. Tim risiko kini memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada strategi, bukan hanya memenuhi tuntutan regulator.

Perusahaan bisa mulai beralih dari sekadar dokumentasi menuju efektivitas nyata. Fokusnya bukan lagi “apakah aturan sudah ada”, tetapi “apakah sistem benar-benar bekerja saat krisis”.

Teknologi seperti AI juga mulai dimanfaatkan untuk:

• Mengidentifikasi risiko baru lebih cepat
• Menguji efektivitas kontrol internal
• Memprediksi potensi kerugian
• Menyusun skenario krisis

Namun, teknologi tidak bisa berjalan sendiri. Tetap dibutuhkan profesional risiko yang berpengalaman untuk mengambil keputusan.

Di tengah perubahan ini, manajemen risiko harus lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Peran tersebut mencakup:

• Menguji risiko dari produk atau layanan baru
• Mengingatkan manajemen jika ada kelemahan kontrol
• Menentukan batas risiko yang bisa diterima perusahaan
• Terlibat dalam perencanaan strategi bisnis

Risiko operasional perbankan tidak berkurang meski tekanan regulator menurun. Justru, kompleksitasnya semakin tinggi dan berdampak luas.

Artikel ini telah diterbitkan oleh PRMIA, dengan judul Managing Operational Risk in the New Regulatory Climate. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Obligasi konversi berbasis iklim mulai dilirik sebagai cara baru untuk mempercepat transisi energi dengan biaya lebih efisien. Instrumen ini dinilai mampu menurunkan harga listrik sekaligus menarik lebih banyak investasi ke sektor energi bersih.

Selama ini, harga energi fosil seperti minyak dan gas sering bergejolak. Dampaknya terasa ke inflasi, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat. Di sisi lain, energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin justru semakin murah.

Masalahnya, sistem pembiayaan dan kebijakan belum bergerak secepat perkembangan teknologi. Akibatnya, biaya transisi energi masih terasa mahal di banyak negara.

Pemerintah selama ini mengandalkan kontrak jangka panjang untuk menjaga harga listrik tetap stabil. Skema ini memberi kepastian bagi investor dan melindungi konsumen dari lonjakan harga.

Hasilnya cukup signifikan. Biaya listrik dari energi angin dan surya turun tajam, bahkan lebih dari 70% dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, kebutuhan listrik kini meningkat pesat. Pertumbuhan pusat data, kendaraan listrik, dan industri berbasis listrik mendorong konsumsi energi lebih tinggi.

Di sisi lain, biaya teknologi energi bersih terus turun. Sayangnya, kontrak lama tidak cukup fleksibel untuk mengikuti penurunan ini. Konsumen pun belum sepenuhnya menikmati harga yang lebih murah.

Obligasi Konversi Berbasis Iklim Jadi Alternatif

Obligasi konversi berbasis iklim hadir sebagai solusi baru. Instrumen ini memungkinkan perusahaan membiayai proyek energi bersih dengan cara yang lebih adaptif.

Perusahaan menerbitkan obligasi untuk proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Investor menerima imbal hasil seperti obligasi pada umumnya.

Namun ada fitur tambahan. Jika biaya teknologi turun sesuai target, obligasi bisa dikonversi menjadi saham atau memberi keuntungan ekstra bagi investor.

Skema ini menguntungkan kedua pihak. Investor mendapat potensi imbal hasil lebih tinggi. Perusahaan bisa mengurangi beban utang saat konversi terjadi.

Dengan beban keuangan yang lebih ringan, perusahaan bisa kembali berinvestasi pada proyek energi baru dengan biaya lebih rendah.

Dampak ke Harga Listrik dan Ekonomi

Penurunan biaya modal berpengaruh langsung ke harga listrik. Ketika biaya produksi turun, harga energi juga bisa ikut turun.

Kondisi ini membantu menekan inflasi dan meringankan beban rumah tangga. Industri juga diuntungkan karena biaya operasional menjadi lebih rendah.

Kebutuhan investasi global untuk transisi energi diperkirakan sangat besar, mencapai lebih dari USD 9 triliun per tahun hingga 2050. Setiap penurunan biaya pembiayaan akan membuka lebih banyak peluang proyek.

Meski menjanjikan, obligasi konversi berbasis iklim tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kebijakan tetap dibutuhkan. Pemerintah perlu memperbarui aturan, termasuk kontrak listrik, agar lebih fleksibel mengikuti penurunan biaya teknologi.

Transisi energi tidak hanya soal teknologi. Sistem keuangan juga berperan besar dalam menentukan kecepatannya.

Obligasi konversi berbasis iklim menunjukkan bahwa inovasi finansial bisa menjadi kunci. Instrumen ini membuka peluang agar transisi energi berjalan lebih cepat dan lebih murah.

Jika dimanfaatkan dengan tepat, perubahan ini bukan sekadar upaya menekan emisi, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Garp, dengan judul A Smarter Path to Net Zero: Combining Financial Engineering With Energy Policy Innovation. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Risiko bisnis 2026 menjadi perhatian utama banyak perusahaan di seluruh dunia. Ancaman yang dihadapi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan bergerak cepat.

Dari serangan siber hingga ketegangan geopolitik, perusahaan dituntut lebih siap dalam mengelola risiko. Perubahan ini membuat peran manajemen risiko semakin strategis, bukan sekadar fungsi pendukung.

Risiko Bisnis 2026 Didominasi Ancaman Siber dan AI

Ancaman siber masih menjadi risiko terbesar pada 2026. Data dari Allianz Risk Barometer menunjukkan 42% responden global menempatkan risiko siber sebagai ancaman utama.

Serangan digital makin kompleks. Penggunaan cloud, kerja jarak jauh, dan transformasi digital memperluas celah keamanan. Di sisi lain, adopsi kecerdasan buatan (AI) yang cepat justru membuka risiko baru.

Serangan berbasis AI mulai meningkat. Penyalahgunaan data juga makin sulit dikendalikan. Banyak perusahaan belum memiliki sistem pengawasan yang memadai.

Selain itu, risiko dari AI sendiri naik drastis. Dari posisi ke-10 pada 2025, kini menjadi salah satu risiko terbesar di 2026. Masalahnya beragam, mulai dari keputusan otomatis yang keliru, kualitas data, hingga dampak pada tenaga kerja.

Beberapa laporan global bahkan menyebut hingga 60% pekerjaan di negara maju bisa terdampak AI. Ini menambah tekanan bagi perusahaan untuk beradaptasi.

Risiko bisnis 2026 juga dipengaruhi kondisi global yang tidak stabil. Ketegangan antarnegara kini berdampak langsung ke dunia usaha. Laporan Global Risks dari World Economic Forum menyebut konflik ekonomi antarnegara berpotensi memicu krisis global dalam dua tahun ke depan. Dampaknya terasa pada rantai pasok, kebijakan perdagangan, hingga regulasi lintas negara. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan lebih besar dalam menjaga operasional tetap stabil.

Di sisi lain, kondisi ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Inflasi, potensi krisis keuangan, dan ketidakpastian kebijakan moneter masih membayangi. Pasar menjadi lebih sensitif. Perubahan kecil dalam kebijakan atau sentimen investor bisa langsung memicu gejolak. Perusahaan perlu lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Cadangan likuiditas dan uji ketahanan bisnis menjadi langkah penting untuk menghadapi skenario terburuk.

Selain faktor teknologi dan ekonomi, risiko sosial juga ikut meningkat. Polarisasi masyarakat, penyebaran informasi palsu, dan turunnya kepercayaan publik bisa berdampak pada reputasi perusahaan. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal efeknya bisa panjang. Konflik internal karyawan atau tekanan dari publik bisa mengganggu operasional.

Sementara itu, risiko lingkungan seperti cuaca ekstrem memang sedikit turun dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang tetap menjadi ancaman serius. Perusahaan perlu mulai memasukkan faktor sosial dan lingkungan ke dalam strategi risiko. Ini bukan lagi isu tambahan, tetapi bagian dari keberlanjutan bisnis.

Risiko bisnis 2026 menunjukkan satu hal jelas: pendekatan lama sudah tidak cukup. Risiko kini saling terhubung dan berubah cepat. Perusahaan perlu memperkuat sistem deteksi dini, memperjelas tanggung jawab pengelolaan risiko, dan meningkatkan koordinasi antar tim.

Artikel ini telah diterbitkan oleh ERMA, dengan judul The Top Risks Rising in 2026: What Risk Leaders Must Anticipate Now. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Praktik dasar manajemen risiko perusahaan sering terabaikan saat bisnis terlalu fokus pada ancaman baru seperti keamanan siber dan AI. Akibatnya, risiko lama yang sudah dikenal justru mulai dilupakan.

Laporan Allianz Risk Barometer 2026 menyebut risiko siber dan AI sebagai kekhawatiran utama perusahaan global. Banyak pimpinan langsung fokus ke sana. Tapi tanpa sadar, dasar pengelolaan risiko jadi melemah.

Masalah ini tidak langsung terlihat. Biasanya dimulai dari hal kecil. Audit ditunda, pelatihan dilewatkan, atau kebijakan tidak diperbarui. Lama-lama, ini bisa jadi risiko besar.

Praktik Dasar Manajemen Risiko Perusahaan Mulai Melemah

Praktik dasar manajemen risiko perusahaan adalah fondasi dalam mengelola risiko. Isinya hal sederhana seperti kepatuhan, pengawasan, dan prosedur kerja. Banyak perusahaan mengira ini akan berjalan sendiri. Padahal tidak.

Ketika sumber daya dialihkan untuk menghadapi risiko baru, tugas lama sering kali tidak mendapat perhatian yang sama. Bahkan muncul tekanan tidak tertulis untuk “melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit”.

Dalam beberapa kasus, perusahaan masih memiliki dokumen kebijakan yang lengkap. Namun praktik di lapangan sudah berbeda. Prosedur hanya menjadi formalitas, bukan lagi kebiasaan kerja sehari-hari.

Akibatnya, pengawasan menurun. Prosedur hanya jadi formalitas. Di atas kertas terlihat rapi, tapi praktiknya tidak berjalan.

Cara Menjaga Praktik Dasar Manajemen Risiko Perusahaan

Perusahaan perlu menjaga kembali fondasi ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Memetakan ulang kontrol yang ada

Perusahaan perlu mengecek apakah kebijakan yang tertulis benar-benar dijalankan. Banyak proses yang bergantung pada kebiasaan individu, bukan sistem yang jelas.

Dengan memetakan ulang kontrol, perusahaan bisa melihat area yang tumpang tindih atau justru tidak memiliki penanggung jawab.

2. Menentukan penanggung jawab yang jelas

Setiap risiko harus memiliki pemilik yang jelas. Tanpa itu, banyak tugas penting akan terabaikan.

Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas kepatuhan vendor atau pembaruan kebijakan. Jika tanggung jawab hanya dibagi tanpa kejelasan, risiko justru semakin besar.

3. Membuat jadwal evaluasi rutin

Evaluasi berkala membantu menjaga disiplin. Perusahaan bisa meninjau data insiden, kepatuhan, hingga tren risiko secara rutin.

Langkah ini juga penting saat perusahaan mengadopsi teknologi baru. Tanpa evaluasi, risiko lama bisa tertutup oleh sistem baru dan tidak terdeteksi.

Banyak perusahaan terjebak dalam pola pikir bahwa risiko baru lebih penting daripada risiko lama. Padahal keduanya harus dikelola bersamaan.

Ancaman seperti AI dan keamanan siber memang penting. Namun risiko operasional, kepatuhan, dan proses internal tetap menjadi fondasi. Jika fondasi ini lemah, perusahaan akan lebih rentan terhadap gangguan bisnis.

Artikel ini telah diterbitkan oleh RM Magazine, dengan judul Strengthening Risk Hygiene in the Face of New and Emerging Threats. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Risiko harga komoditas mulai menekan banyak perusahaan di seluruh dunia. Kenaikan harga bahan baku dan kelangkaan material membuat biaya produksi sulit dikendalikan.

Laporan terbaru dari Aon menyebutkan, risiko harga komoditas menempati posisi keenam dalam daftar risiko global pada 2025. Posisi ini diperkirakan akan naik ke peringkat keempat pada 2028.

Kondisi ini menunjukkan tekanan belum akan mereda dalam waktu dekat.

Risiko Harga Komoditas Dipicu Banyak Faktor

Risiko harga komoditas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Ketegangan geopolitik menjadi salah satu pemicu utama yang mengganggu rantai pasok global.

Selain itu, cuaca ekstrem juga ikut memperparah situasi. Banjir, kekeringan, dan badai membuat produksi bahan baku terganggu.

Kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor ikut memperlambat distribusi. Akibatnya, pasokan tersendat dan harga naik.

Di sisi lain, kebijakan tarif perdagangan membuat biaya impor bahan baku semakin mahal. Dampaknya langsung terasa pada sektor manufaktur dan konstruksi.

Kenaikan risiko harga komoditas tidak hanya terjadi di satu sektor. Industri energi, misalnya, sempat mengalami lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik dan pemangkasan produksi.

Sementara itu, sektor logam dan mineral menghadapi tantangan berbeda. Kelangkaan bahan seperti tembaga dan rare earth membuat biaya produksi energi terbarukan ikut naik.

Di sektor pangan, harga komoditas masih bergerak tidak stabil. Gangguan rantai pasok dan perubahan cuaca membuat pasokan sulit diprediksi.

Kondisi ini membuat banyak perusahaan harus menyesuaikan strategi agar tetap bertahan.

Survei global menunjukkan hampir setengah perusahaan pernah mengalami kerugian akibat risiko ini dalam 12 bulan terakhir. Angkanya mencapai 47 persen.

Meski begitu, sekitar 60 persen perusahaan mengaku sudah memiliki rencana untuk menghadapi risiko tersebut.

Masalahnya, hanya sebagian kecil yang benar-benar menghitung dampak finansialnya secara detail. Artinya, masih banyak perusahaan yang belum siap menghadapi gejolak pasar.

Strategi Menghadapi Risiko Harga Komoditas

Perusahaan mulai mencari cara untuk mengurangi dampak risiko harga komoditas. Salah satu langkah yang banyak dilakukan adalah diversifikasi pemasok.

Dengan tidak bergantung pada satu sumber, risiko gangguan pasokan bisa ditekan.

Selain itu, beberapa perusahaan mulai menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging. Cara ini membantu menjaga biaya tetap stabil meski harga pasar berfluktuasi.

Pemanfaatan data dan analisis juga semakin penting. Dengan pemantauan real-time, perusahaan bisa mengambil keputusan lebih cepat saat risiko muncul.

Di sisi lain, solusi asuransi dan transfer risiko mulai dilirik. Meski tidak langsung menutup risiko harga, pendekatan ini bisa mengurangi dampak kerugian lanjutan.

Risiko harga komoditas diperkirakan tetap menjadi tantangan besar dalam beberapa tahun ke depan. Perubahan iklim, konflik global, dan ketidakpastian ekonomi masih akan memengaruhi pasar.

Perusahaan yang mampu beradaptasi lebih cepat punya peluang lebih besar untuk bertahan. Sementara yang lambat merespons berisiko tertinggal di tengah persaingan yang makin ketat.

Situasi ini membuat manajemen risiko tidak lagi jadi pilihan, tetapi kebutuhan utama bagi dunia usaha.

Artikel ini telah diterbitkan oleh AON, dengan judul Commodity Price Risk and Material Scarcity: An Escalating and Complex Risk. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Risiko AI di perbankan kini menjadi perhatian para pemimpin risiko di industri keuangan. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan meningkatnya kejahatan siber membuat bank harus mengubah cara mereka mengelola risiko.

Survei ProSight 2026 CRO Outlook menunjukkan, 74% kepala manajemen risiko (CRO) menempatkan risiko siber dan teknologi sebagai lima risiko terbesar. Angka ini menggambarkan tekanan yang terus meningkat di sektor perbankan.

Teknologi baru memang membuka peluang. Namun, di saat yang sama, risiko yang muncul juga semakin kompleks.

Risiko AI di Perbankan Mendorong Lonjakan Penipuan

Salah satu dampak terbesar dari risiko AI di perbankan adalah meningkatnya potensi penipuan. Dalam survei tersebut, kejahatan finansial menjadi risiko terbesar kedua yang dihadapi bank.

Sekitar 32% responden mengaku khawatir AI akan digunakan untuk melakukan penipuan. Teknologi seperti deepfake membuat penipuan semakin sulit dideteksi.

Pelaku kejahatan kini bisa memanfaatkan AI untuk meniru suara atau wajah seseorang. Ini membuka celah baru dalam sistem keamanan bank.

Selain itu, penggunaan agen AI oleh nasabah juga menambah titik rawan baru. Interaksi antara manusia dan mesin menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Di tengah risiko tersebut, bank tetap bergerak cepat mengadopsi AI. Sebanyak 54% bank sudah menggunakan AI dalam operasional mereka.

Bahkan, 48% bank berencana menggunakan AI untuk manajemen risiko dalam dua tahun ke depan.

Penggunaan AI di perbankan mencakup berbagai fungsi. Mulai dari verifikasi nasabah (Know Your Customer), pencegahan pencucian uang, hingga analisis kredit dan kepatuhan regulasi. Namun, langkah ini belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang matang.

Meski adopsi AI meningkat, hanya 12% bank yang merasa memiliki kerangka tata kelola AI yang sangat matang. Banyak bank masih dalam tahap membangun sistem persetujuan dan pengawasan AI. Tujuannya agar penggunaan teknologi ini tetap aman dan terkendali.

Perubahan juga akan semakin besar dengan hadirnya agen AI. Ini adalah sistem AI yang bisa bertindak sendiri tanpa campur tangan manusia. Model ini berpotensi mengubah cara bank berinteraksi dengan nasabah. Namun, risikonya juga lebih sulit dikendalikan.

Untuk menghadapi risiko yang makin kompleks, bank mulai membentuk tim lintas fungsi. Tim ini menggabungkan keahlian di bidang siber, fraud, dan kepatuhan. Fokus utamanya adalah mendeteksi ancaman lebih cepat dan merespons dengan tepat. 

Salah satu langkah yang mulai banyak dilakukan adalah membangun tim khusus untuk mengawasi ancaman dari dalam organisasi atau insider threat. Tim ini menggunakan alat pemantauan dan panduan tindakan untuk mencegah potensi pelanggaran sejak dini.

Risiko AI di perbankan tidak lagi sekadar isu teknologi. Ini sudah menjadi bagian dari strategi bisnis dan pengelolaan risiko.

Artikel ini telah diterbitkan oleh ProSight, dengan judul Cyber Risk and AI Are Reshaping the CRO Agenda. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Strategi menghadapi tarif impor kini jadi perhatian utama pelaku bisnis global. Kenaikan tarif dan kebijakan perdagangan yang berubah cepat membuat banyak perusahaan kesulitan menjaga keuntungan.

Laporan terbaru dari Oliver Wyman menyebutkan, 89% CEO perusahaan besar melihat tarif sebagai risiko serius bagi bisnis mereka. Angka ini naik tajam dibanding tahun sebelumnya. Dampaknya terasa langsung, mulai dari margin keuntungan yang tertekan hingga pengelolaan stok yang makin rumit.

Perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Mereka perlu pendekatan baru yang lebih fleksibel dan cepat beradaptasi.

Strategi Menghadapi Tarif Impor dari Sisi Harga

Penyesuaian harga jadi langkah paling cepat untuk merespons kenaikan tarif. Banyak perusahaan kini langsung menaikkan harga atau menambah biaya tambahan ke pelanggan.

Survei menunjukkan, sekitar 76% produsen dan peritel mempercepat kenaikan harga setelah tarif diberlakukan. Waktu respons kini jauh lebih singkat dibanding sebelumnya.

Namun, menaikkan harga tidak bisa dilakukan sembarangan. Perusahaan perlu mempertimbangkan posisi di pasar dan daya beli pelanggan. Jika salah langkah, konsumen bisa beralih ke pesaing.

Karena itu, strategi harga harus terus diperbarui. Tim penjualan dan pemasaran perlu aktif memantau kondisi pasar dan menyesuaikan harga secara berkala.

Beberapa perusahaan bahkan mulai menciptakan model harga baru. Contohnya seperti sistem langganan atau paket layanan untuk menjaga pelanggan tetap loyal.

Mengatur Stok Agar Arus Kas Tetap Aman

Selain harga, pengelolaan stok juga jadi bagian penting dalam strategi menghadapi tarif impor. Dalam banyak industri, persediaan barang bisa menyerap lebih dari 70% arus kas.

Masalah muncul ketika perusahaan menyimpan terlalu banyak stok. Biayanya tinggi, apalagi saat tarif membuat harga barang naik.

Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, perusahaan bisa kehilangan penjualan karena barang tidak tersedia.

Perusahaan perlu menyeimbangkan keduanya. Mereka harus memastikan stok cukup untuk memenuhi permintaan, tapi tetap efisien dari sisi biaya.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain memperbaiki perencanaan permintaan, mengatur ulang jalur distribusi, dan memantau stok secara real-time.

Salah satu perusahaan kimia bahkan berhasil meningkatkan tingkat pemenuhan pesanan hingga 40% dan menurunkan stok 25% dalam waktu sembilan bulan dengan strategi ini.

Mengubah Strategi Pasokan dari China

Banyak perusahaan selama ini bergantung pada China sebagai pusat produksi. Namun tarif tinggi memaksa mereka mencari alternatif.

Ada tiga pilihan utama. Pertama, memindahkan produksi ke negara lain seperti di Asia Tenggara. Biaya tenaga kerja memang lebih murah, tapi produktivitas sering lebih rendah dan waktu pengiriman lebih lama.

Kedua, bekerja sama dengan pemasok lokal di negara baru. Biayanya bisa lebih murah, tapi kemampuan produksi belum tentu setara.

Ketiga, tetap bertahan di China dengan risiko tarif tinggi yang bisa mencapai 45% hingga 60%.

Melihat kondisi ini, banyak perusahaan mulai menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus. Produk dengan volume besar dipindahkan ke luar China, sementara produk yang lebih kompleks tetap diproduksi di sana. Langkah ini dinilai lebih fleksibel dan bisa menekan risiko.

Perubahan kebijakan tarif bisa terjadi kapan saja. Perusahaan yang lambat beradaptasi berisiko kehilangan daya saing. Strategi menghadapi tarif impor perlu dijalankan secara bersamaan dari sisi harga, stok, dan pasokan. Ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Dalam jangka pendek, perusahaan bisa mulai dengan penyesuaian harga dan efisiensi stok. Dalam jangka panjang, mereka perlu membangun rantai pasok yang lebih kuat dan fleksibel.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Oliver Wyman, dengan judul A Three-Part Framework For Tackling Tariff Uncertainty. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.