Artikel

/Artikel
Artikel2021-01-27T19:01:07+07:00

Detik-Detik Berharga Dalam Penanganan Krisis Dan Bencana

Penulis:
Charles R. Vorst, MM., BCCS, CERG, ERMCP, QCRO, QRGP, CCGO, CGOP
Ketua IRMAPA

Belakangan ini sebenarnya ada isu besar yang kalau saja muncul tidak di tengah pandemi COVID-19 mungkin telah membuat geger masyarakat Jakarta. Isu tersebut adalah gempa bumi megathrust. Gempa bumi yang sering disebut dengan gempa megathrust ini mengancam Jakarta dengan kekuatan sebesar 8,7 skala Richter. Meski potensi gempa terletak di Selat Sunda atau Pantai Selatan Jawa, Jakarta memiliki struktur tanah lunak sehingga gelombang gempa teramplifikasi dan sebagai akibat, guncangannya lebih tinggi1). Adapun gempa megathrust terjadi akibat lempeng samudera bergerak ke bawah menghujam lempeng benua sehingga lempeng benua terdorong naik dan bergeser secara tiba-tiba2). Selain gempa bumi tektonik, gempa megathrust ini juga berpotensi menimbulkan tsunami dengan berbagai ketinggian di beberapa lokasi berbeda.

Mulai Membaca

By |

Peran Audit Internal dalam Mengawal Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025

Penulis:
Fadjar Proboseno, CCIA, QRMP, QCRO, QRGP, ERMCP
SekJen Indonesia Professionals in Audit and Control Association

Webinar pada tgl 2 Maret 2021 mengagendakan tema “Peran Standar Nasional Indonesia dalam Membangun Organisasi yang Tangguh & Berintegritas Dalam Persaingan Bisnis”. Tema ini adalah bagian dari Pilar 1 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MPSJKI), yaitu “Penguatan Ketahanan dan Daya Saing”.  Disampaikan oleh Enrico Hariantoro dari OJK, bahwa MPSJKI 2021-2025 ini dirancang untuk mempersiapkan sektor jasa keuangan yang tangguh dengan landasan  perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan terkini dan prediksi OJK dalam lima tahun ke depan. IPACA melihat dari sisi fungsi pengawasan yang dilakukan lewat Audit Internal, juga memiliki peran dan kontribusi aktif dalam pencapaian perencanaan ini, yaitu untuk memastikan bahwa program-program yang berjalan, melaju dengan ritme yang cukup dan pada tingkatan tertentu, menjaga agar secara internal, organisasi berjalan secara sehat dan selaras dengan tata Kelola yang baik. Mulai Membaca

By |

Relevankah MPSJKI 2021-2025 Dengan Tuntuntan Kebutuhan Sektor Jasa Keuangan Indonesia?

Penulis:
Victor Riwu Kaho

Pada hari Selasa, tanggal 2 maret 2021 yang lalu, Indonesia GRC Association berkolaborasi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA) menyelenggarakan Webminar bertema, “Peran Standar Nasional Indonesia Dalam Membangun Organisasi yang Tangguh & Berintegritas Dalam Persaingan Bisnis: Antisipasi Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 – Pilar 1 : Penguatan Ketahanan dan Daya Saing”.  Kegiatan ini difasilitasi oleh BSN dan juga didukung oleh Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) Indonesia dan Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI). Mulai Membaca

By |

COVID-19, Banjir, dan Kesiapan Bisnis Menghadapinya

Penulis:
Charles R. Vorst, MM., BCCS, CERG, ERMCP, QCRO, QRGP, CCGO, CGOP
Ketua IRMAPA

Apa bedanya COVID-19 dan banjir yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu?

Mungkin segudang jawaban akan kita terima bila pertanyaan di atas kita ajukan kepada orang lain. Namun jika yang ditanyakan adalah apa yang menjadi persamaan di antara keduanya maka besar kemungkinan ada satu jawaban yang akan paling sering Anda dengar: “sama-sama merugikan..!”. Lengkapnya, merugikan bagi semua pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung, baik individu masyarakat, pemerintah, ataupun pelaku usaha. Dan kalau Anda bertanya pada seorang praktisi atau profesional bidang Manajemen Kelangsungan Usaha (atau dalam Bahasa Inggris kita kenal dengan Business Continuity Management, disingkat BCM) maka jawaban yang Anda terima mungkin bahkan akan seragam, yaitu baik COVID-19 maupun banjir merupakan jenis-jenis peristiwa disrupsi yang ditangani dalam penerapan BCM.

Mulai Membaca

By |

MPSJKI 2021-2025, OJK: GRC SJK Perlu Penguatan!

Penulis:
Charles R. Vorst, MM., BCCS, CERG, ERMCP, QCRO, QRGP, CCGO, CGOP
Ketua IRMAPA

Januari 2021 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Master Plan Sektor Jasa Keuangan (MPSJKI) 2021-2025  bertemakan “Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan”. Adapun dalam master plan terdiri dari 2 pilar di mana Pilar I berjudul “Penguatan Ketahanan dan Daya Saing” dengan aspek penguatan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang tersirat pada penguatan market conduct (atau dalam Bahasa Inggris disebut governance, risk management, and compliance, disingkat GRC) pada pelaku usaha sektor jasa keuangan (PUSJK). Menurut IRMAPA, langkah inisiatif OJK dalam mengeluarkan MPSJKI ini memberi tuntunan, namun sekaligus juga tantangan, kepada PUSJK. Karena selain menjadi kompas arah pengembangan sektor jasa keuangan hingga tahun 2025 untuk diantisipasi oleh PUSJK, MPSJKI 2021-2025 juga menyadarkan PUSJK bahwa agar secara kolektif bisa menikmati akselerasi pengembangan sektor jasa keuangan (SJK) di Indonesia, masih ada hal yang perlu segera dikerjakan, salah satunya adalah penguatan penerapan GRC. Mulai Membaca

By |

COMPUTER VISION SYNDROME DAN MITIGASI RISIKONYA

Penulis:
Fitri Sawitri – Wakil Ketua Bidang Keanggotaan IRMAPA

Budaya Masyarakat 4.0

Revolusi industri 4.0 saat ini telah mengintegrasikan hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat kedalam internet. Komputer dan smartphone menjadi perangkat utama yang dipakai masyarakat dalam berselancar di internet dengan berbagai tujuan. Hasil riset tahun 2020  yang dikeluarkan oleh HootSuite menemukan bahwa rata-rata penduduk Indonesia dalam sehari mengakses internet selama 7-8 jam. Dengan angka ini Indonesia masuk kedalam katagori kecanduan internet yang cukup tinggi, yang angkanya diatas angka global yaitu 6 jam 43 menit per hari. Adapun tujuan mereka mengakses internet adalah untuk keperluan sosial, hiburan dan belanja. Sementara hanya sedikit yang memiliki tujuan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan produktif lainnya. Mulai Membaca

By |

Satu Langkah

Penulis:
Fadjar Proboseno, SekJen Indonesia Professional in Audit and Control Association (IPACA)

Kementrian BUMN baru saja mengeluarkan surat permintaan Data Top Risk BUMN sebagai salah satu bentuk pengawasan dari kementian terhadap Badan Usaha Milik Negara. IPACA melihat ini sebagai kemajuan pesat yang dilakukan kementrian BUMN ke perusahaan-perusahaan plat merah dalam rancangannya memperhatikan perusahaan milik negara dalam mengelola organisasi selangkah lebih maju. Fungsi pengawasan selama ini dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal secara formal, tentu ini juga merupakan pekerjaan berat, dimana perubahan kian pesat dan kompleks, akan sulit bagi SPI di BUMN mengawasi kinerja perusahaan tetap dalam jalur dan batas-batas governance. Tentu saja, teknologi juga merupakan alat bantu dalam fungsi pengawasan ini, namun tidak terelakkan, biasanya temuan SPI lebih kepada masalah-masalah yang sudah terjadi, sedangkan pada era ini, cukup berat bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya tanpa tambahan masalah-masalah yang sebenarnya bisa ditangani lebih dini dan menimbulkan efek yang minimum.
Mulai Membaca

By |

RKAP Berbasis Risiko – Cukup sebatas patuh saja atau memang diperlukan bagi BUMN?

Penulis:
Ridwan Hendra SE., MM., ERMCP, QCRO, CCSA, GRCP – Ketua Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI)

Baru-baru ini Kementerian BUMN mengeluarkan surat kepada para Direktur Utama BUMN untuk menyusun profil Manajemen Risiko pada RKAP 2021 yang memuat selera dan toleransi risiko, identifikasi risiko untuk masing-masing peristiwa risiko dalam risk register, dan menyertakan peta risiko yang menggambarkan kemungkinan dan dampak risiko inheren maupun residual. Profil Manajemen Risiko pada RKAP 2021 ini merupakan bagian dari RKAP yang akan disahkan serta dimintakan laporan pelaksanaan penanganannya pada laporan berkala semesteran.
Mulai Membaca

By |

PENDEKATAN GRC UNTUK MANAJEMEN RISIKO BERKELANJUTAN PADA BUMN

Penulis:
Victor Riwu Kaho

Melalui seorang teman, kami mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 yang lalu, Menteri Negara BUMN RI yang lebih populer disebut Menteri BUMN, telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada para Direktur Utama BUMN dengan perihal permintaan data Top Risk BUMN.  Surat bernomor S-7/DKU.MBU/B/02/2021 ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri BUMN pada tanggal 23 Oktober 2020 yang lalu tentang aspirasi pemegang saham/pemilik modal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang meminta Direksi BUMN mencantumkan profil risiko sebagai bagian dari usulan RKAP yang diajukan kepada Menteri BUMN.
Mulai Membaca

By |