Pada Kamis, 16 September 2026, RISKHub International Webinar “Governing AI in An Uncertain World: Balancing Innovation, Risk and Accountability” diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) bersama Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA).

Acara yang didukung oleh Marsh, CRMS, LSP MKS, dan WAY Academy ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai lembaga dan perusahaan serta diselenggarakan secara daring melalui Zoom.  

Webinar ini membahas tata kelola kecerdasan buatan (AI) dengan tetap memperhatikan perkembangan inovasi, risiko dan akuntabilitas. Dalam perkembangan dunia yang kini banyak melibatkan AI, kita perlu memperhatikan sejumlah hal penting, termasul jenis AI yang digunakan, risiko penggunaan AI, hingga bagaimana cara menyikapi kondisi saat AI membuat kesalahan. Yang perlu disoroti dari keberadaan AI bukanlah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut, melainkan bagaimana kita dapat menggunakannya secara bertanggung jawab.  

Acara ini dipandu oleh MC Tasha Christina, sedangkan sesi presentasi dimoderatori oleh Troy Steve Kipuw selaku Ketua Bidang Program IRMAPA. Dua narasumber utama dalam webinar kali ini adalah Thomhert Siadari (Ketua Tim Perumus Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional) dan Imelda C. Tiongshon (Mantan Wakil Ketua Institute of Corporate Directors).

Thomhert Siadari: Menetapkan Akuntabilitas, Toleransi Risiko, dan Pengawasan

Menurut Thomhert Siadari, karakteristik AI berbeda dari sistem information technology (IT) tradisional. Dalam praktiknya, AI dapat memberikan output yang salah, tetapi terlihat meyakinkan atau justru memberikan jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama. Hal ini menyebabkan approval terhadap AI perlu dipandang sebagai persetujuan terhadap suatu posisi risiko yang perlu divalidasi dan dimonitor secara berkala. 

Dalam tata kelola AI berdasarkan pendekatan risiko, klasifikasi perlu dilakukan berdasarkan customer impact, regulatory sensitivity, data risk, dan operational criticality. Dari klasifikasi tersebut, kita dapat menentukan penggunaan AI: prohibited, restricted, atau permitted. 

Thomhert juga menyebutkan bahwa organisasi perlu memiliki inventarisasi AI untuk mencatat kasus penggunaan, pemilik sistem, model, data yang digunakan, hingga risiko dan status validasi. Inventarisasi AI ini harus dikelola dan terus diperbarui ketika terdapat perubahan pada model, data, kebijakan, atau proses bisnis. 

Sebagai langkah awal, organisasi perlu memprioritaskan tiga hal: (1) mengetahui seluruh AI yang digunakan, (2) menentukan tingkat risiko, dan (3) menetapkan individu yang bertanggung jawab atas penggunaan AI. Hal ini perlu dilakukan bukan hanya untuk membuat aturan mengenai AI, melainkan juga membangun pengelolaan sistem yang dapat bekerja ketika AI memberikan hasil yang tidak sesuai harapan. Karena itu, tata kelola AI tidak cukup dilakukan hanya dengan membuat prinsip atau kebijakan umum, tetapi kita juga harus memiliki aturan yang jelas, sikap tanggung jawab, batas risiko, dan pengawasan yang jelas. 

Imelda C. Tiongson: Mengendalikan dan Menerapkan AI secara Bertanggung Jawab

Manfaat penggunaan AI dapat dimaksimalkan secara luas dalam organisasi atau perusahaan, mulai dari rekrutmen hingga marketing. Untuk itu, organisasi atau perusahaan perlu mengetahui: apa saja AI yang dipakai, untuk keputusan apa, dan siapa yang akan bertanggung jawab. 

Menurut Imelda C. Tiongson, langkah awal tata kelola AI adalah dengan membuat AI inventory unyuk mendata dan memahami seluruh penggunaan AI di organisasi. Tata kelola AI harus dimulai dari aspek teknologi meski juga tetap memperhatikan visibilitas dan akuntabilitas. 

Tata kelola AI harus berbasis risiko. Makin besar dampaknya terhadap pelanggan, karyawan, keuangan, keselamatan, maupun kewajiban regulasi; makin kuat pula tata kelola yang harus diterapkan. Hal inilah yang kemudian menjadi kerangka acuan untuk mendefinisikan penggunaan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang.

AI dapat memberikan rekomendasi, tetapi tetap manusia yang memegang tanggung jawab akhir. Karena itulah, setiap aplikasi AI harus memiliki penanggung jawab yang jelas dan teridentifikasi. Maka, setidaknya terdapat tujuh pertanyaan kunci yang perlu dijawab sebelum menyetujui penggunaan AI: keputusan apa yang yang dipengaruhi oleh AI;  data apa yang digunakan; siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya; bisakah manusia menentang atau membatalkan keputusan tersebut; bagaimana akurasi dan objektivitasnya; apa yang terjadi jika sistem gagal; bagaimana kita menghentikan atau keluar dari sistem tersebut. 

Sesi webinar ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.