Artikel

Perlambatan ekonomi kini menjadi salah satu risiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia. Pada 2025, risiko ini menempati peringkat ketiga secara global dan diperkirakan naik menjadi peringkat kedua pada 2028.

Di tengah perang dagang, inflasi yang tinggi, serta konflik geopolitik, dunia usaha dituntut untuk lebih siap menghadapi ketidakpastian. Tanpa persiapan yang matang, banyak perusahaan berisiko goyah bahkan mengalami kerugian besar.

Mengapa Perlambatan Ekonomi Berbahaya?

Saat ekonomi melambat, dampaknya langsung terasa di berbagai sektor. Daya beli masyarakat menurun, penjualan ikut melemah, dan modal usaha semakin sulit diperoleh. Di sisi lain, biaya pinjaman justru makin mahal.

Kondisi ini membuat keuntungan perusahaan tertekan. Tidak sedikit pelaku usaha yang kebingungan menentukan langkah, karena strategi yang dulu berhasil sering kali tidak lagi relevan dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Penyebab Perlambatan Ekonomi Saat Ini

Melemahnya ekonomi global dipicu oleh berbagai faktor, antara lain:

• Ketegangan perdagangan antarnegara
• Kebijakan ekonomi yang sering berubah
• Inflasi yang terus meningkat
• Tingginya utang negara
• Ancaman resesi

Masalah-masalah ini juga berdampak pada rantai pasok dan membuat biaya produksi perusahaan semakin tinggi.

Dampak bagi Masyarakat dan Perusahaan

Perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat.

Banyak orang memilih mengurangi belanja dan lebih banyak menabung karena khawatir terhadap masa depan. Akibatnya, perputaran uang di masyarakat menjadi lambat dan aktivitas ekonomi ikut menurun.

Bagi dunia usaha, dampak yang sering muncul antara lain:

• Pendapatan perusahaan menurun
• Risiko pemutusan hubungan kerja meningkat
• Keterlibatan pemerintah semakin besar
• Kerugian bisnis bertambah

Survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan pernah mengalami kerugian akibat perlambatan ekonomi. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar memiliki persiapan matang.

Strategi Menghadapi Perlambatan Ekonomi

Agar tetap bertahan di tengah kondisi sulit, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis.

1. Menjaga Kekuatan Keuangan

Memiliki cadangan dana yang cukup sangat penting. Uang tunai membantu perusahaan bertahan saat pendapatan menurun sekaligus membuka peluang untuk berinvestasi ketika situasi membaik.

2. Mengelola Karyawan Secara Bijak

Perusahaan perlu memastikan karyawannya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pelatihan, pengembangan, dan penempatan ulang tenaga kerja menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas.

3. Mengoptimalkan Perlindungan Asuransi

Asuransi yang tepat dapat melindungi perusahaan dari risiko kerugian besar dan membantu menjaga stabilitas keuangan.

4. Rutin Mengevaluasi Risiko

Perusahaan perlu secara rutin memantau kondisi ekonomi, melakukan simulasi krisis, dan menyiapkan rencana cadangan agar lebih siap menghadapi perubahan.

5. Memperkuat Rantai Pasok

Ketergantungan pada satu pemasok atau satu wilayah sangat berisiko. Diversifikasi pemasok dan pasar dapat membantu mengurangi gangguan produksi.

6. Memanfaatkan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi seperti AI, otomatisasi, dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan mempercepat pengambilan keputusan.

Dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berjalan lambat, sementara inflasi dan suku bunga tetap tinggi. Ketidakpastian global juga belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Perusahaan yang siap secara keuangan, fleksibel dalam mengelola sumber daya manusia, cermat membaca risiko, dan terbuka terhadap teknologi, akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.

Artikel ini telah diterbitkan oleh AON, dengan judul Why Economic Slowdown is an Ongoing Risk for Organizations. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Industri minyak dan gas (migas) sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kebutuhan energi global terus meningkat. Di sisi lain, investor menuntut kinerja keuangan yang disiplin, sementara teknologi berkembang sangat cepat. Semua ini memaksa perusahaan migas untuk memperbarui model operasional mereka agar tetap relevan di masa depan.

Meski energi terbarukan terus tumbuh, minyak dan gas masih akan memegang peran penting hingga setelah 2050. Permintaan energi naik karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan kebutuhan baru seperti pusat data. Minyak diperkirakan akan stagnan, tetapi gas alam masih akan tumbuh karena kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Di saat yang sama, investor kini lebih fokus pada arus kas, dividen, dan disiplin belanja modal. Perusahaan migas tidak lagi diberi ruang untuk ekspansi agresif tanpa hasil yang jelas. Mereka harus ramping, efisien, dan bisa memberi imbal hasil yang stabil.

Teknologi, khususnya AI, jadi pengubah permainan

Kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah cara kerja industri migas. Dari eksplorasi, produksi, hingga penetapan harga di hilir, AI mampu menganalisis data, memberi rekomendasi, bahkan menjalankan keputusan dengan campur tangan manusia yang minimal. Ini bukan sekadar alat baru, tapi perubahan mendasar cara kerja organisasi.

Empat perubahan utama model operasional migas ke depan

1. AI menjadi bagian inti organisasi

AI akan bekerja berdampingan dengan manusia. Struktur organisasi cenderung lebih ramping, peran kerja melebar, dan jalur karier berubah. Fokus talenta bergeser dari keahlian teknis sempit ke kemampuan mengelola sistem berbasis AI dan mengambil keputusan berbasis data. Tata kelola juga harus jelas: siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI.

2. Fokus tajam pada kinerja aset

Tidak semua aset diperlakukan sama. Aset matang yang fokus pada arus kas perlu model operasional yang sederhana dan efisien. Sementara aset pertumbuhan dan berteknologi tinggi tetap butuh dukungan pusat yang kuat. Ke depan, perusahaan akan mengelompokkan aset berdasarkan perannya dalam portofolio dan menyesuaikan cara mengelolanya.

3. Model kepemilikan dan kendali operasi makin beragam

Integrasi penuh tidak selalu efektif. Banyak perusahaan mulai menggunakan joint venture, spin-off, atau model “satelit” untuk aset tertentu, termasuk bisnis energi rendah karbon. Tantangannya adalah menentukan: kemampuan apa yang wajib dimiliki perusahaan, dan mana yang bisa diserahkan ke mitra.

4. Organisasi harus siap di dunia yang makin terfragmentasi

Geopolitik, tarif, dan aturan lokal memaksa perusahaan lebih adaptif. Model kerja global tetap penting, tapi harus fleksibel. Talenta dipindahkan berdasarkan keahlian, bukan sekadar lokasi. Global Capability Centers (GCC) juga berkembang, bukan lagi sekadar back office, tapi pusat keahlian teknik dan operasional berbasis digital.

Artikel ini telah diterbitkan oleh McKinsey, dengan judul Four Shifts Redefining The Oil and Gas Operating Model of The Future. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Memasuki 2026, dunia bisnis menghadapi lanskap risiko yang semakin rumit. Perubahan teknologi yang cepat, pergeseran demografi, hingga utang pemerintah yang menumpuk membuat ketidakpastian bukan lagi pengecualian, melainkan kondisi normal. Menurut analisis Moody’s Analytics, ada lima risiko struktural utama yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan dan operasional perusahaan di 2026.

1. Ketika Kebijakan Moneter Kehilangan Efeknya

Bank Sentral AS (The Fed) berada dalam posisi serba salah. Jika suku bunga dipertahankan tinggi terlalu lama, ekonomi bisa melambat dan memicu PHK. Tapi jika diturunkan terlalu cepat, inflasi berisiko naik lagi.

Masalahnya, ekonomi saat ini tidak lagi sensitif terhadap suku bunga seperti dulu. Banyak rumah tangga dan perusahaan sudah “terkunci” pada utang jangka panjang berbunga rendah. Di sisi lain, kebijakan perdagangan seperti tarif juga berpotensi mendorong inflasi baru.

Dampaknya, sektor perbankan dan properti komersial bisa terpukul jika pembiayaan ulang gagal terjadi. Perusahaan dan rumah tangga yang berharap bunga turun di 2026 bisa terjebak cicilan mahal lebih lama.

2. Benturan Demografi dan AI

Setiap hari di 2026, lebih dari 11.000 baby boomer berusia 65 tahun dan pensiun. Mereka membawa pengetahuan penting yang tidak mudah digantikan. Di saat bersamaan, AI justru menghilangkan banyak pekerjaan level pemula.

Ini menciptakan paradoks: perusahaan lebih efisien dalam jangka pendek, tapi berisiko kekurangan manajer dan ahli di masa depan. Menghapus posisi junior hari ini bisa berarti krisis kepemimpinan 10 tahun ke depan.

Risiko tersembunyi: hilangnya pengetahuan kritis dan ketergantungan berlebihan pada sistem AI yang belum matang.

3. Ujian Nyata bagi Kredit Swasta (Private Credit)

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan swasta non-bank atau private credit tumbuh pesat secara global. Dana investasi dan investor besar menyalurkan pinjaman langsung ke perusahaan, tanpa lewat bank dan tanpa lewat pasar obligasi. Nilainya sudah mencapai triliunan dolar dan sebagian dananya juga mengalir ke perusahaan-perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bagi perusahaan, skema ini terlihat menarik karena prosesnya lebih cepat dan fleksibel dibanding pinjaman bank. Namun, di balik imbal hasil tinggi yang dijanjikan ke investor, perlindungan kredit justru makin longgar akibat persaingan antar pemberi dana. Banyak pinjaman dibuat dengan asumsi ekonomi akan tetap tumbuh dan pembiayaan ulang akan selalu tersedia.

Masalah muncul jika ekonomi global melambat di 2026. Perusahaan yang bergantung pada kredit swasta bisa kesulitan membayar utang. 

4. Ketika Asuransi Menghilang dari Pasar

Asuransi properti kini makin mahal dan sulit diakses, tidak hanya di wilayah rawan bencana seperti California atau Florida, tetapi juga di daerah yang dulu dianggap aman.

Tanpa asuransi, transaksi properti bisa batal, ekspansi bisnis tertunda, bahkan layanan publik terganggu. Asuransi siber pun makin ketat, dengan banyak pengecualian dan syarat teknis.

Konsekuensinya, perusahaan terpaksa menanggung risiko sendiri. Satu kejadian besar bisa langsung menghantam laba atau modal.

5. Celah Keamanan AI

Banyak perusahaan mengadopsi AI terlalu cepat tanpa tata kelola yang matang. Di 2026, celah ini bisa dimanfaatkan penjahat siber.

Mulai dari deepfake yang menyamar sebagai eksekutif untuk menipu transfer dana, hingga identitas palsu massal yang lolos sistem kredit otomatis. Bahkan, serangan siber bisa melumpuhkan infrastruktur fisik seperti pelabuhan atau utilitas.

Intinya, AI tanpa pengawasan manusia justru menciptakan risiko baru.

Risiko-risiko ini tidak berdiri sendiri. Kesalahan kebijakan moneter bisa memicu krisis kredit swasta. Hilangnya asuransi membuat dampak serangan siber makin besar. PHK akibat AI bisa membuka celah penipuan dan kejahatan digital.

Karena itu, manajemen risiko di 2026 tidak cukup melihat satu risiko saja. Perusahaan perlu perencanaan yang mempertimbangkan bagaimana satu kejadian bisa memicu kejadian lain.

Artikel ini telah diterbitkan oleh GARP, dengan judul Cracks in the Foundation? Five Structural Risks for 2026. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Sepanjang 2025, sektor energi global menghadapi tekanan besar akibat ketegangan geopolitik, fluktuasi pasar, dan pesatnya perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI). Perubahan kebijakan di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris turut memengaruhi rantai pasok, investasi, dan stabilitas pasar energi dunia.

Meski energi terbarukan terus berkembang, berbagai risiko baru muncul dan perlu dikelola secara serius.

Kondisi Energi Global 2025

Produksi minyak Amerika Serikat meningkat pesat dan berpotensi memicu kelebihan pasokan pada 2026. Konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur masih berlangsung, namun harga minyak relatif stabil karena adanya cadangan strategis.

Di sisi lain, transisi menuju energi bersih berjalan tidak merata. Ketegangan Rusia-Ukraina dan China-Taiwan tetap menjadi ancaman bagi stabilitas energi global. Kondisi ini membuat perusahaan energi harus lebih waspada dalam mengelola risiko.

Enam Risiko Utama Sektor Energi

1. Ketidakstabilan Geopolitik

Konflik global mengganggu distribusi minyak, gas, dan mineral penting. Ketergantungan pada China dalam pengolahan mineral membuat rantai pasok rentan, memicu keterlambatan proyek dan kenaikan biaya.

2. Transisi Energi yang Tidak Merata

Pengembangan energi bersih masih terhambat oleh keterbatasan teknologi, ketergantungan pada energi fosil, dan lemahnya infrastruktur listrik di beberapa negara.

3. Tekanan dari AI dan Pusat Data

Pertumbuhan AI dan data center meningkatkan konsumsi listrik, membebani jaringan, serta memperbesar risiko gangguan dan serangan siber.

4. Gangguan Rantai Pasok dan Ekonomi

Inflasi, utang, dan perang dagang menaikkan biaya produksi. Perusahaan harus menyesuaikan strategi pasokan, meski penerapan AI masih terkendala SDM dan data.

5. Dominasi Perusahaan Teknologi

Perusahaan besar menguasai sistem AI energi, meningkatkan risiko ketergantungan, gangguan sistem, dan persaingan tidak sehat.

6. Perlambatan Angin Lepas Pantai

Kenaikan biaya dan perubahan kebijakan membuat banyak proyek angin laut tertunda atau dibatalkan, mengancam target iklim.

Terdapat tiga pola besar yang memengaruhi sektor energi: kuatnya pengaruh geopolitik, ketimpangan transisi energi, dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital. Pola ini menuntut sektor energi untuk lebih adaptif dan tangguh.

Peran Manajemen Risiko

Manajemen risiko menjadi kunci dalam menjaga ketahanan sektor energi. Melalui perencanaan skenario, diversifikasi pemasok, dan evaluasi teknologi, perusahaan dapat mengurangi dampak konflik, gangguan pasokan, dan perubahan regulasi.

Pendekatan ini juga membantu perusahaan menghadapi inflasi, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi. Prioritas ke depan adalah memperkuat rantai pasok, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan ketahanan sistem.

Artikel ini telah diterbitkan oleh IRM, dengan judul Energy Sector Risk Outlook. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Banyak organisasi hari ini merasa sudah “go digital”. Sistem baru dibeli, platform canggih dipasang, data dikumpulkan, AI mulai dicoba. Tapi di balik itu, hasilnya sering tidak sebanding dengan investasi.

Transformasi berjalan lambat, manfaatnya tidak terasa, bahkan ada yang berhenti di tengah jalan. Jika ditelusuri, penyebab utamanya sering kali bukan teknologi—melainkan kesenjangan kompetensi.

Ketika Teknologi Lebih Siap dari Organisasi

Transformasi digital menuntut kemampuan memahami data, mengelola teknologi, dan mengambil keputusan berbasis informasi. Tanpa kompetensi ini, sistem yang sudah dibangun justru memunculkan risiko:

• Teknologi tidak dimanfaatkan optimal
• Penggunaan tidak konsisten antar unit
• Biaya besar tanpa dampak strategis

Akhirnya, transformasi digital berhenti sebagai proyek IT, bukan perubahan cara kerja.

Kesenjangan Kompetensi sebagai Risiko Investasi

Dari sudut pandang manajemen risiko, kesenjangan kompetensi adalah risiko terhadap nilai investasi digital. Teknologi seharusnya meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan. Namun tanpa kapabilitas yang memadai, manfaat itu tidak tercapai.

Risiko yang muncul antara lain:

• ROI inisiatif digital rendah
• Ketergantungan tinggi pada vendor dan konsultan
• Lemahnya kontrol dan oversight sistem
• Keputusan berbasis data terlambat atau tidak akurat

Di titik ini, kompetensi menjadi faktor penentu: menciptakan nilai atau justru menambah risiko baru.

Dampak ke Tata Kelola dan Kepatuhan

Transformasi digital juga membawa implikasi besar pada tata kelola. Ketika pemahaman digital tidak merata, risiko tata kelola meningkat.

Gejalanya terlihat dari keputusan teknologi tanpa pemahaman risiko, lemahnya pengawasan data dan keamanan siber, hingga ketidaksiapan menghadapi regulasi berbasis teknologi. Sistem terlihat modern, tetapi tata kelolanya rapuh.

Risiko Keberlanjutan Transformasi

Transformasi digital bukan agenda sekali jalan. Tanpa pembangunan kompetensi internal, organisasi akan terus bergantung pada pihak eksternal.

Dalam jangka panjang, ini menciptakan risiko keberlanjutan. Begitu proyek selesai atau dukungan konsultan berkurang, transformasi kehilangan momentum dan berhenti berkembang.

Tanggung Jawab Manajemen Puncak

Risiko transformasi digital tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke fungsi IT. Manajemen puncak perlu memastikan bahwa strategi digital selaras dengan kesiapan kapabilitas organisasi.

Pertanyaannya bukan hanya soal teknologi yang dipilih, tetapi apakah organisasi benar-benar mampu mengelola, mengendalikan, dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Tanpa itu, transformasi digital hanya menjadi simbol modernisasi, bukan sumber keunggulan kompetitif.

Transformasi digital memang menjanjikan percepatan kinerja. Namun tanpa kompetensi yang memadai, kebijakan ini menjadi risiko strategis, operasional, dan tata kelola sekaligus.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi oleh kesiapan manusia yang mengelolanya.

Artikel ini telah diterbitkan oleh CRMS Indonesia, dengan judul Ketika Transformasi Digital Tertahan oleh Kesenjangan Kompetensi. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Manajemen risiko dan kepatuhan di layanan kesehatan sedang berubah. Jika dulu fokusnya memastikan aturan dipatuhi, kini perannya berkembang menjadi mitra strategis bisnis. Perubahan ini dipicu oleh cepatnya adopsi teknologi digital dan AI, dinamika regulasi, serta meningkatnya keterlibatan tenaga medis dan pasien.

Dalam kondisi tersebut, manajemen risiko dan kepatuhan tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan unit bisnis menjadi kebutuhan utama.

Manajemen risiko layanan kesehatan yang efektif menuntut kolaborasi dua arah. Unit bisnis seperti operasional, IT, dan pengembangan produk bertanggung jawab memantau risiko di area masing-masing. Sementara itu, tim manajemen risiko dan kepatuhan menggabungkan seluruh informasi tersebut untuk membentuk gambaran risiko perusahaan secara menyeluruh.

Bersama pimpinan perusahaan, risiko paling signifikan dipilih untuk menjadi prioritas. Peran manajemen risiko di sini adalah menyatukan perspektif, meningkatkan transparansi, dan menjaga fokus pada risiko yang benar-benar berdampak.

Analitik digital dan AI mempercepat kolaborasi ini. Teknologi memungkinkan pemantauan risiko secara real-time, mendeteksi pola masalah lebih awal, dan membantu organisasi bergerak lebih proaktif.

AI dapat menyaring aktivitas berisiko tinggi dan memantau mitra atau pemasok secara otomatis. Namun teknologi tetap membutuhkan penilaian manusia. Pengalaman dan pemahaman konteks tetap penting untuk menentukan respons yang tepat. Kombinasi keduanya membuat manajemen risiko lebih akurat dan strategis.

Banyak organisasi mulai menata ulang struktur kerja, membentuk pusat keahlian, dan memanfaatkan digitalisasi untuk mengurangi beban administratif. Dengan begitu, tim risiko bisa lebih fokus pada isu strategis dan risiko yang sedang berkembang.

Kolaborasi yang kuat dalam manajemen risiko layanan kesehatan memberikan manfaat nyata: meningkatnya kepercayaan regulator dan pasien, proses kepatuhan yang lebih lancar, reputasi yang lebih baik, serta keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Transparansi, data, dan analitik real-time membuat organisasi lebih siap menghadapi perubahan.

Lima Langkah Penting

Untuk mendorong kolaborasi yang efektif, organisasi perlu:

1. memperluas peran manajemen risiko dan kepatuhan sebagai mitra bisnis,
2. memanfaatkan analitik untuk pengelolaan risiko yang proaktif,
3. membangun solusi digital lintas fungsi,
4. mengembangkan talenta yang memahami bisnis dan risiko,
5. menyesuaikan struktur dan kapasitas fungsi risiko agar tetap relevan dan efisien.

Artikel ini telah diterbitkan oleh BCG, dengan judul Collaboration Can’t Wait in Health Care Risk Management. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Manajemen risiko kian krusial bagi dunia usaha di tengah meningkatnya gangguan global, mulai dari krisis iklim, serangan siber, hingga ketegangan geopolitik. Dalam ekonomi yang saling terhubung, gangguan kecil dapat berdampak besar pada rantai pasok, operasional, dan kinerja keuangan lintas sektor.

Pendekatan manajemen risiko modern tidak lagi terbatas pada asuransi. Perusahaan dituntut memahami dan mengelola risiko secara menyeluruh, termasuk risiko modal dan risiko tenaga kerja, dalam satu kerangka pengambilan keputusan.

Pada aspek risiko modal, manajemen risiko mencakup perlindungan aset dan kelangsungan bisnis melalui transfer risiko, manajemen klaim, reasuransi, analitik risiko, hingga strategi retensi. Laporan global menunjukkan gangguan bisnis masih menjadi risiko utama dunia. Sepanjang 2024, bencana alam menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 368 miliar dolar AS, dengan sekitar 60 persen tidak diasuransikan. Dampaknya dirasakan baik oleh perusahaan besar maupun usaha kecil.

Rob Cusack, Global Claim Preparation, Advocacy and Valuation Leader, menegaskan bahwa dalam ekonomi yang terhubung, gangguan di satu titik dapat cepat berkembang menjadi krisis di banyak tempat.

Selain itu, manajemen risiko juga mencakup risiko tenaga kerja, seperti kesehatan dan kesejahteraan karyawan, kekurangan talenta, serta tekanan kesehatan mental yang berdampak langsung pada produktivitas. Perusahaan yang memanfaatkan analitik SDM mampu mengambil keputusan berbasis data dan membangun ketahanan tenaga kerja.

Setiap industri memiliki profil risiko berbeda, sehingga manajemen risiko harus disesuaikan dengan karakteristik sektor masing-masing. Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan generatif, dinilai memberi nilai tambah jika diiringi tata kelola dan kesiapan SDM yang memadai.

Di tengah ketidakpastian global, manajemen risiko bukan lagi fungsi pendukung, melainkan fondasi strategi bisnis. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan pengelolaan risiko, manusia, dan strategi akan lebih siap menghadapi guncangan dan membangun kepercayaan jangka panjang.

Artikel ini telah diterbitkan oleh AON, dengan judul Business Interruption: Managing Risk in an Interconnected World Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Risiko keuangan terus berkembang, terutama bagi bank dan perusahaan asuransi yang setiap hari berurusan dengan pinjaman, deposito, dan berbagai produk keuangan lain. Salah satu risiko terbesar adalah risiko perubahan suku bunga, yang bisa membuat pendapatan bunga naik-turun dan memengaruhi nilai perusahaan.

Selama ini, perusahaan menggunakan lindung nilai untuk menjaga stabilitas pendapatan. Namun aturan akuntansi yang ada belum mampu mencerminkan cara bank benar-benar mengelola risiko yang sifatnya berubah terus. Karena itu, Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) mengusulkan model baru bernama Akuntansi Mitigasi Risiko (Risk Mitigation Accounting/RMA) dalam pembaruan IFRS 9 (International Financial Reporting Standards).

Model ini masih dalam tahap pembahasan, tetapi dapat menjadi perubahan besar dalam cara perusahaan mencatat aktivitas pengelolaan risiko.

Mengapa butuh model baru?

Bank dan asuransi punya banyak aset dan kewajiban yang suku bunganya berubah-ubah. Akibatnya:

• pendapatan bunga naik turun, 
• nilai perusahaan ikut goyang. 

Untuk mengontrol risiko itu, mereka memakai derivatif (misalnya interest rate swap). Tapi ada masalah besar:

• portofolio berubah terus tiap hari, 
• aturan akuntansi sekarang cocoknya untuk portofolio yang statis. 

Jadi perusahaan harus memakai cara-cara kurang ideal, seperti:

• mengaitkan derivatif ke satu aset saja meski risikonya dikelola secara keseluruhan, 
• atau membuat lindung nilai makro yang harus sering disesuaikan. 

Hasilnya? Laporan keuangan tidak benar-benar menggambarkan bagaimana risiko dikelola.

Apa itu RMA?

RMA adalah model baru yang dibuat untuk portofolio yang berubah terus. Intinya, hasil mitigasi risiko bisa langsung terlihat di laporan keuangan.

Perubahan utama:

1. Ada pos khusus di neraca yang menunjukkan seberapa besar risiko suku bunga berhasil ditekan. 
2. Perusahaan wajib menjelaskan strategi dan hasil mitigasi risiko dengan lebih jelas.

Pencatatan lindung nilai jadi lebih sederhana, laporan keuangan lebih realistis, biaya administrasi bisa turun, dan investor mendapat gambaran risiko yang lebih jelas.

IASB membuka masukan hingga 31 Juli 2026. Pelaku industri diminta mempelajari RMA, mengikuti uji coba, dan memberi komentar. Model ini sebelumnya dikenal sebagai Dynamic Risk Management (DRM).

Artikel ini telah diterbitkan oleh KPMG, dengan judul Risk Mitigation Accounting. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Risiko siber masih menjadi ancaman terbesar bagi organisasi di seluruh dunia pada 2025 dan diperkirakan bertahan hingga 2028. Seiring percepatan transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan (AI), serangan siber dan kebocoran data tidak lagi sekadar masalah teknologi, melainkan risiko strategis yang berdampak langsung pada keuangan, reputasi, dan keberlanjutan bisnis.

Berbagai survei manajemen risiko global menunjukkan bahwa serangan siber konsisten menempati peringkat pertama risiko yang paling dikhawatirkan oleh pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan meningkatnya biaya kebocoran data secara global yang mencapai rata-rata USD 4,88 juta pada 2024, angka tertinggi yang pernah tercatat.

Risiko Siber Bukan Lagi Masalah IT Semata

Risiko siber kini dipandang sebagai isu tingkat pimpinan tertinggi organisasi. Digitalisasi bisnis yang masif, adopsi AI, serta sistem yang semakin saling terhubung membuat dampak serangan siber meluas ke seluruh aspek perusahaan.

Brent Rieth, Global Head of Cyber Solutions, menyebut bahwa skala dan kompleksitas risiko siber saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menekankan pentingnya menjadikan risiko siber sebagai bagian dari strategi organisasi, bukan hanya urusan teknis. “Mengintegrasikan risiko siber ke dalam strategi pimpinan, mengukur risiko secara serius, dan menjadikan ketahanan sebagai keunggulan bisnis adalah langkah penting,” ujarnya.

Ancaman Risiko Siber Terus Berkembang

Salah satu tantangan terbesar datang dari penerapan AI yang terlalu cepat tanpa pengamanan memadai. Banyak organisasi berlomba memanfaatkan AI generatif untuk efisiensi bisnis, namun mengabaikan aspek keamanan. Riset menunjukkan bahwa kurang dari seperempat proyek AI generatif saat ini dinilai aman, sehingga membuka celah baru bagi peretas.

Selain itu, pelaku kejahatan siber juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan skala dan kecepatan serangan. Phishing, ransomware, hingga serangan deepfake menjadi semakin sulit dideteksi. Di kawasan Asia Pasifik, peningkatan serangan deepfake berbasis AI tercatat mendorong kenaikan insiden rekayasa sosial hingga 53 persen, sementara klaim penipuan dan rekayasa sosial melonjak 233 persen secara tahunan.

Fakta lain yang perlu dicermati, tidak ada industri yang benar-benar kebal. Serangan siber telah menimpa sektor ritel, teknologi, layanan kesehatan, hingga rantai pasok pangan. Bahkan organisasi dengan sistem keamanan canggih tetap menjadi target.

Kesiapan Organisasi Menghadapi Risiko Siber

Meski kesadaran meningkat, kesenjangan antara kesiapan dan kenyataan masih besar. Survei menunjukkan 89 persen organisasi mengaku telah memiliki rencana respons terhadap serangan siber. Namun, 14 persen responden tetap mengalami kerugian akibat risiko ini dalam 12 bulan terakhir.

Kondisi ini menegaskan bahwa memiliki rencana saja tidak cukup. Organisasi perlu memastikan kesiapan tersebut diuji, diperbarui, dan relevan dengan pola ancaman terbaru.

Membangun Ketahanan Risiko Siber

Menghadapi risiko siber, pendekatan menyeluruh menjadi keharusan. AI, yang sering dipandang sebagai sumber risiko, justru dapat menjadi alat pertahanan yang efektif jika digunakan dengan tepat. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang berinvestasi pada AI dan otomatisasi keamanan mampu menghemat rata-rata USD 2,22 juta per insiden.

Selain teknologi, faktor manusia tetap krusial. Karyawan adalah aset terkuat sekaligus titik terlemah. Pelatihan keamanan siber, khususnya terkait penggunaan AI dan pengelolaan data, terbukti mampu mengurangi kesalahan manusia dan membangun budaya waspada.

Pendekatan berbasis risiko juga menjadi fondasi penting. Organisasi perlu rutin mengevaluasi sistem, menguji rencana respons insiden, mengukur risiko secara kuantitatif, serta mengelola risiko dari pihak ketiga. Satu celah kecil dari mitra atau vendor dapat berdampak pada seluruh ekosistem bisnis.

Risiko Siber sebagai Peluang Strategis

Meski menakutkan, risiko siber tidak selalu bermakna ancaman semata. Organisasi yang mampu mengelola, mengukur, dan mentransfer risiko siber secara efektif justru berada pada posisi lebih kuat untuk melindungi reputasi, menjaga nilai bisnis, dan memanfaatkan peluang di era digital.

Dalam lanskap bisnis yang semakin terhubung, risiko siber menjadi ujian sekaligus pembeda: siapa yang hanya bereaksi, dan siapa yang siap menjadikannya keunggulan strategis.

Artikel ini telah diterbitkan oleh AON, dengan judul Cyber Risk: Turning Uncertainty into Opportunity. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Mulai 2 Januari 2026, dunia bisnis di Indonesia memasuki babak baru. Perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari ada atau tidaknya kasus fraud dan korupsi, tetapi juga dari apakah kasus tersebut sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, perusahaan kini bisa dipidana atas kejahatan yang dilakukan karyawannya. Bukan hanya perusahaan, tetapi juga direksi, manajemen puncak, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut bisa ikut dimintai pertanggungjawaban. Konsep ini dikenal sebagai Corporate Criminal Liability (CCL).

Apa itu Corporate Criminal Liability?

Secara sederhana, CCL berarti perusahaan bisa dianggap bersalah secara pidana, sama seperti individu. Jika terjadi fraud, korupsi, atau kejahatan lain di dalam perusahaan, aparat penegak hukum akan menilai apakah:

1. Perusahaan mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut
2. Perusahaan membiarkan kejahatan terjadi
3. Perusahaan tidak memiliki langkah pencegahan yang memadai

Dari ketiga poin ini, yang paling menantang adalah poin ketiga.

Masalah Utamanya: “Pencegahan yang Memadai” Itu Seperti Apa?

Banyak pimpinan perusahaan bertanya-tanya:

• Apa yang dimaksud dengan pencegahan yang “memadai”?
• Seberapa jauh perusahaan harus berusaha agar dianggap sudah cukup mencegah?
• Bagaimana cara membuktikannya jika suatu hari diperiksa aparat hukum?

Jawabannya tidak selalu hitam-putih. Karena itu, panduan referensi tentang prosedur pencegahan yang memadai menjadi sangat penting. Panduan ini membantu perusahaan menunjukkan bahwa mereka sudah berupaya secara serius, wajar, dan proporsional untuk mencegah fraud dan korupsi.

Kepatuhan hukum bukan lagi sekadar tameng agar tidak kena sanksi. Di era baru ini, integritas bisnis justru menjadi aset.

Perusahaan yang memiliki sistem pencegahan yang baik akan:

• Lebih siap menghadapi pemeriksaan hukum
• Melindungi reputasi dan kepercayaan publik
• Menjaga kelangsungan bisnis
• Membuat keputusan dengan lebih percaya diri
• Lebih tahan terhadap perubahan regulasi

Dengan kata lain, pencegahan yang proaktif bisa menjadi keunggulan kompetitif.

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan lokal, tetapi juga:

• Perusahaan multinasional dengan operasi di Indonesia
• Anak usaha dan afiliasi
• Perusahaan skala besar maupun menengah

Semua pihak perlu mulai melihat manajemen risiko fraud dan korupsi sebagai bagian penting dari strategi bisnis, bukan sekadar urusan legal atau kepatuhan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh EY, dengan judul Managing Fraud and Corruption Risk in the Corporate Criminal Liability Regime. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.