Isu keberlanjutan semakin menimbulkan risiko hukum, regulasi, dan reputasi, menuntut peran kunci dari departemen hukum. Kompleksitas lanskap keberlanjutan, mencakup isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pergeseran dari komitmen sukarela menjadi implementasi menempatkan tekanan besar pada perusahaan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial.
Sebagai respons, EY Law dan Harvard Law School Center melakukan studi melibatkan 1.000 Pemimpin Departemen Hukum dan Chief Legal Officers dari 20 negara dan 12 industri. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana departemen hukum beradaptasi dengan pentingnya isu keberlanjutan.
Temuan Utama:
- Perubahan Sikap Publik: Pemimpin Departemen Hukum melaporkan bahwa perubahan sikap publik merancang profil risiko organisasi mereka, tetapi kepemimpinan seringkali tidak sepenuhnya memahami implikasinya.
- Ekspansi Fokus ke Risiko Reputasi: Risiko reputasi terkait keberlanjutan mendorong departemen hukum untuk melibatkan diri lebih luas dalam area yang sebelumnya dikelola oleh fungsi bisnis lainnya.
- Keterlibatan yang Meningkat: Departemen hukum semakin terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan berkolaborasi lintas fungsi bisnis.
- Tantangan Utama dalam Keberlanjutan: Menyampaikan saran kepada pimpinan mengenai harapan publik yang melebihi kewajiban hukum dan regulasi.
- Harapan Pekerjaan: Departemen hukum memperkirakan peningkatan yang signifikan dalam beban kerja terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan keselamatan karyawan dalam tiga tahun mendatang.
- Tantangan Sumber Daya: Kurangnya keahlian dan anggaran menjadi hambatan utama dalam mendukung inisiatif keberlanjutan.
Rekomendasi dan Tindakan
- Definisikan Peran dengan Jelas: Pemimpin Departemen Hukum perlu mendefinisikan peran departemen hukum dalam keberlanjutan serta membentuk kemitraan, tujuan, dan kerangka tata kelola.
- Tingkatkan Kesadaran Pemimpin Bisnis: Edukasi pimpinan organisasi tentang risiko lingkungan dan sosial serta memastikan kesesuaian dengan tujuan keberlanjutan.
- Kelola Tantangan Bersaing: Kembangkan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan memadukan tujuan keuangan dan keberlanjutan.
- Fleksibilitas Operasional: Bangun model operasional yang memberikan fleksibilitas, skala, dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola beban kerja keberlanjutan.
- Strategi Sumber Daya yang Tepat: Pilih strategi sumber daya yang sesuai dengan keadaan dan tantangan departemen hukum.
- Perluas Manajemen Risiko: Tingkatkan upaya manajemen risiko untuk mencakup risiko reputasi dan risiko non-hukum terkait keberlanjutan.
Meskipun dihadapkan pada tantangan yang kompleks, peran kunci Pemimpin Hukum dalam memimpin transformasi keberlanjutan menjadi semakin krusial. Dengan menetapkan prioritas yang tepat, mengatasi hambatan dengan efektif, dan mengelola sumber daya secara bijak, organisasi dapat memperkuat fondasi mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan.
Artikel ini telah diterbitkan oleh EY dengan judul The General Counsel Imperative: How the Law Department is Key in Unlocking Your Sustainability Strategy pada 6 April 2022. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.
