Dalam menghadapi lanskap sanksi global yang kompleks, penting untuk memberikan perhatian khusus pada toleransi risiko sanksi dan pertimbangan lainnya. Fokus utama terletak pada “area abu-abu,” di mana entitas harus bijaksana mempertimbangkan risiko reputasi dan etika dalam menjalankan aktivitasnya.
Ada kesalahpahaman umum bahwa toleransi nol menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan toleransi risiko dalam kepatuhan sanksi. Meskipun benar bahwa toleransi nol berarti tidak ada keinginan untuk melanggar sanksi, sanksi sendiri terbatas dan nuansanya. Sebagai contoh, klien mungkin memiliki satu kantor di Rusia yang menyumbang 5% dari pendapatan grup global mereka. Dalam situasi ini, institusi perlu memutuskan apakah mereka nyaman dengan risiko sanksi tidak langsung ini dan, jika ya, seberapa besar proporsi pendapatan yang dapat diterima.
Ada risiko nyata terkait dengan salah menetapkan toleransi risiko ini dan/atau gagal mempertimbangkan implikasi risiko yang lebih luas seperti risiko boikot, terutama di mana sanksi bersifat politis sensitif. Contoh dunia nyata baru-baru ini adalah H&M. H&M mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengimpor kapas dari Xinjiang karena kekhawatiran atas dugaan kerja paksa di Xinjiang. Setelah pengumuman ini, penjualan H&M dilaporkan turun 23% tahun ke tahun, mengalami kerugian $74 juta. Penurunan ini tampaknya disebabkan oleh boikot konsumen China, seperti dilaporkan oleh BBC.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi semua perusahaan adalah menentukan ambang batas risiko yang tepat. Tidak ada dua perusahaan yang akan sama ketika menetapkan toleransi risiko sanksi karena banyak faktor eksternal dan internal yang berbeda perlu dipertimbangkan. Misalnya, perusahaan yang berpusat di India dan beroperasi hanya di Asia mungkin memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi terhadap Rusia daripada perusahaan yang berpusat atau beroperasi di Uni Eropa.
Perusahaan harus memastikan bahwa toleransi risiko mereka mempertimbangkan faktor eksternal seperti risiko geopolitik, sanksi asing lawan, praktik sejawat, dan risiko reputasi/boikot. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor internal seperti kekuatan dan pengalaman tim mereka, strategi perusahaan, lokasi operasi, produk yang ditawarkan, dan kewarganegaraan anggota staf.
Munculnya sanksi asing, terutama dari negara-negara seperti China dan Rusia, menambah kompleksitas dalam menentukan toleransi risiko. Kekuatan dan kematangan kerangka pengendalian sanksi menjadi semakin vital. Pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan, membantu meningkatkan efisiensi dalam penyaringan sanksi. Institusi perlu bersikap proaktif dengan memperbarui kerangka kerja mereka untuk mengantisipasi perubahan sanksi dan potensi isu geopolitik.
Pendekatan pragmatis dalam menetapkan toleransi risiko sanksi melibatkan pengembangan pemahaman tentang geopolitik, perhatian khusus terhadap sanksi asing, manajemen risiko boikot, evaluasi ambang batas risiko, dan pembaruan terus-menerus pada kerangka pengendalian. Sanksi merupakan ranah yang terus berkembang, menuntut perusahaan untuk tetap proaktif.
Artikel ini telah diterbitkan oleh Deloitte, dengan judul Sanctions Digest: Developing a Risk Based Approach to Sanctions. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.
