Climate Risk Financing semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan di Indonesia seiring meningkatnya tekanan global untuk menekan emisi dan beralih ke ekonomi rendah karbon. Pembiayaan transisi iklim kini dianggap sebagai bagian penting dari strategi bisnis, bukan hanya inisiatif keberlanjutan tambahan.
Perusahaan yang tidak mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategi keuangan berpotensi menghadapi hambatan modal, biaya pendanaan lebih tinggi, hingga risiko terhadap keberlangsungan usaha.
Climate Risk Financing Dorong Adaptasi Perusahaan terhadap Ekonomi Rendah Karbon
Kebutuhan pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim di Indonesia tergolong besar. Climate Policy Initiative (CPI) mencatat bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 285 miliar untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030.
Namun, pendanaan dari pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 34 persen dari kebutuhan tersebut. Kondisi ini menandakan sektor swasta dan lembaga keuangan harus berperan lebih besar untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Tanpa dukungan pendanaan memadai, perusahaan berisiko memiliki aset yang tidak lagi bernilai ketika regulasi dan pasar berubah secara cepat.
Bagi investor dan kreditor, risiko iklim kini dipandang sebagai risiko finansial. Ketergantungan perusahaan pada aktivitas beremisi tinggi dianggap sebagai ancaman terhadap pendapatan dan nilai aset di masa depan. Perusahaan yang tidak memiliki rencana transisi yang jelas biasanya akan menghadapi persyaratan pembiayaan yang lebih ketat atau biaya modal yang lebih tinggi. Hal ini membuat perusahaan kehilangan peluang mendapatkan akses pendanaan yang kompetitif.
Di Indonesia, sejumlah instrumen pembiayaan hijau sudah tersedia melalui kerangka pendanaan berkelanjutan yang dikembangkan Otoritas Jasa Keuangan. Instrumen seperti obligasi hijau, sukuk berkelanjutan, dan pinjaman berbasis kinerja keberlanjutan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung proses transformasi. Namun, akses terhadap instrumen tersebut tidak otomatis. Lembaga keuangan menilai seberapa kuat komitmen perusahaan dalam menggunakan dana tersebut untuk memperkuat ketahanan iklim dan mengurangi emisi.
Tantangan terbesar dalam pembiayaan transisi iklim bukan terletak pada minimnya instrumen pembiayaan, tetapi pada kemampuan perusahaan menyajikan bukti perubahan strategis. Banyak perusahaan belum memiliki daftar proyek transisi yang jelas atau belum mampu menunjukkan bagaimana langkah menuju model bisnis rendah karbon dapat memperkuat ketahanan finansial. Dengan tuntutan pasar terhadap transparansi yang semakin tinggi, narasi transisi yang kuat menjadi faktor penting untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih menguntungkan.
Ke depan, pembiayaan perusahaan diperkirakan akan bergerak dari pola “siapa yang membutuhkan modal” menjadi “siapa yang memiliki rencana masa depan yang kredibel”. Climate Risk Financing menjadi indikator utama kesiapan perusahaan menghadapi perubahan pasar dan tekanan iklim.
Perusahaan yang mampu menyusun strategi transisi berbasis data, target yang dapat diverifikasi, serta kemampuan adaptasi yang kuat akan mendapatkan dukungan modal lebih besar dan memiliki daya saing lebih tinggi dalam ekonomi rendah karbon.
Pembiayaan transisi iklim menciptakan peluang strategis baru di tengah perubahan ekonomi global.
Artikel ini telah diterbitkan oleh CRMS Indonesia, dengan judul Climate Risk Financing: Strategi Pembiayaan Transisi di Perusahaan. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.
