Artikel

Manajemen risiko saat ini menghadapi tantangan besar. Risiko tidak lagi sederhana atau mudah diprediksi, melainkan cepat berubah dan saling terkait. Selama puluhan tahun, pendekatan kuantitatif menjadi andalan dengan keyakinan bahwa risiko harus bisa diukur agar bisa dikelola.

Namun, sejarah menunjukkan keterbatasan pendekatan ini. Kegagalan besar seperti krisis keuangan 1998 dan 2008 membuktikan bahwa model statistik saja tidak cukup untuk memahami risiko secara utuh.

Kecerdasan buatan (AI) kini banyak digunakan dalam manajemen risiko. AI mampu menangani pekerjaan teknis seperti pengolahan data, pemantauan risiko, dan pelaporan secara cepat dan efisien.

Beberapa area yang mulai banyak ditangani AI meliputi:

• Risiko pasar (volatilitas harga dan suku bunga),
• Risiko kredit (skor kredit dan riwayat pembayaran),
• Risiko operasional (deteksi anomali),
• Keamanan siber (pemantauan ancaman).

Akibatnya, nilai tambah manajer risiko tidak lagi terletak pada pengolahan data, melainkan pada pemahaman dan penafsiran hasilnya.

Manajer risiko tidak cukup hanya menguasai teknik kuantitatif. Mereka perlu:

• Berpikir kritis,
• Memahami keterbatasan model AI,
• Mampu menjelaskan hasil analisis ke pengambil keputusan non-teknis.

Tanpa keterampilan ini, peran manajer risiko berisiko tergeser oleh otomatisasi.

Untuk menghadapi kompleksitas ini, diperlukan metode analisis yang lebih terstruktur. Intelligent Analysis adalah pendekatan yang menggabungkan analisis, pengukuran, dan komunikasi risiko secara berkelanjutan.

Metode ini membantu manajer risiko tidak hanya menerima hasil AI, tetapi juga memahami proses dan asumsi di baliknya.

Teknik Analitik Terstruktur 

Ada empat teknik utama untuk mengurangi bias dan meningkatkan kualitas analisis:

• Key Intelligence Question (KIQ): Menentukan pertanyaan yang benar sejak awal.
• Source Collection Plan: Memilih data yang relevan dan tepat.
• Source Assessment: Menilai keandalan sumber data.
• Key Assumptions Check (KAC): Menguji asumsi dalam model AI.

Teknik ini membantu memastikan hasil analisis lebih akurat dan dapat dipercaya.

Komunikasi Risiko dengan BLUF

Analisis yang baik harus disampaikan dengan jelas. Pendekatan Bottom Line Up Front (BLUF) menempatkan kesimpulan utama di awal laporan, sehingga pengambil keputusan langsung memahami:

• Apa risikonya,
• Seberapa besar tingkat keyakinannya,
• Apa yang perlu dilakukan.

Di era AI, peran manajer risiko bergeser dari “pengolah angka” menjadi “penerjemah risiko”. Keahlian analisis terstruktur dan komunikasi yang jelas menjadi kunci agar manajer risiko tetap relevan dan bernilai bagi organisasi.

Artikel ini telah diterbitkan oleh PRMIA, dengan judul Structured Risk Analysis, Measurement and Communication: Skills That No Risk Manager can Afford to Ignore.

Memasuki 2026, dunia usaha di Indonesia menghadapi risiko yang semakin kompleks, mulai dari siber, keberlanjutan, regulasi, reputasi, hingga dampak transformasi digital. Dalam kondisi ini, sistem manajemen risiko saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh karyawan memiliki kesadaran risiko dalam aktivitas sehari-hari.

Budaya risiko mencerminkan cara berpikir dan bersikap individu dalam menghadapi ketidakpastian. Di era pengambilan keputusan yang serba cepat, budaya yang lemah dapat membuat organisasi mengabaikan tanda-tanda awal masalah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kegagalan manajemen risiko lebih sering disebabkan oleh perilaku manusia, bukan kurangnya aturan.

Manajemen risiko juga bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau unit khusus. Setiap bagian organisasi memiliki peran, mulai dari operasional, teknologi, hingga pemasaran. Tanpa kesadaran yang merata, sistem risiko hanya akan menjadi dokumen formal.

Di Indonesia, pembangunan budaya risiko masih menghadapi tantangan, seperti hierarki yang kuat dan budaya menghindari konflik. Banyak karyawan enggan menyampaikan risiko karena takut mengganggu target. Ditambah lagi, fokus berlebihan pada hasil jangka pendek sering mendorong pengambilan keputusan yang berisiko.

Langkah-langkah Membangun Budaya Risiko

Untuk menghadapi tantangan 2026, perusahaan perlu membangun budaya risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memberi Contoh dari Pimpinan

Sikap pimpinan menjadi rujukan utama bagi karyawan. Ketika manajemen secara terbuka mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan, hal tersebut akan membentuk pola pikir serupa di seluruh organisasi.

2. Mengaitkan Risiko dengan Aktivitas Harian

Manajemen risiko tidak boleh hanya dibahas dalam laporan tahunan atau rapat formal. Risiko perlu menjadi bagian dari proses perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan sehari-hari.

3. Meningkatkan Literasi Risiko

Pelatihan yang relevan sangat dibutuhkan agar karyawan memahami jenis-jenis risiko yang dihadapi, termasuk risiko digital, kecerdasan buatan, dan isu keberlanjutan. Dengan pemahaman yang baik, karyawan dapat mengambil keputusan secara lebih bijak.

4. Membangun Budaya Berani Bicara

Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa takut disalahkan. Sistem pelaporan yang adil dan transparan akan membantu mendeteksi masalah sejak dini.

Organisasi dengan budaya risiko yang matang cenderung lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Mereka tidak hanya fokus pada menghindari kerugian, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang secara terukur.

Artikel ini telah diterbitkan oleh CRMS, dengan judul Membangun Budaya Risiko di 2026: Mengapa Semua Profesional Punya Peran. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan rantai pasok global meningkat hampir 40 persen. Waktu pemulihannya pun bisa mencapai lebih dari 12 minggu. Kondisi ini membuat banyak perusahaan tidak bisa lagi hanya bereaksi setelah masalah terjadi. Mereka perlu mulai mengantisipasi risiko sejak dini.

Karena itu, muncul pendekatan baru bernama anticipatory risk intelligence, yaitu sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan berbagai sumber data untuk mendeteksi potensi gangguan sebelum benar-benar terjadi.

Sebagian besar perusahaan masih mengandalkan data masa lalu dan laporan rutin. Cara ini kurang efektif karena gangguan saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan antarwilayah.

Fakta menunjukkan, kurang dari 20 persen perusahaan yang benar-benar memahami kondisi pemasok lapisan bawah. Padahal, banyak masalah justru berasal dari sana. Selain itu, memperbaiki atau mengganti pemasok bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Risiko geopolitik, iklim, siber, dan operasional kini saling memengaruhi. Akibatnya, ketahanan rantai pasok mulai dipandang sebagai aset strategis, bukan sekadar biaya tambahan.

Ketahanan sebagai Investasi

Saat ini, banyak perusahaan memilih berinvestasi pada ketahanan. Mereka menambah stok, membangun cadangan, dan menerima biaya operasional yang lebih tinggi demi menjaga kelancaran pasokan.

Lebih dari 200 miliar dolar telah dialokasikan untuk relokasi produksi agar lebih dekat dengan pasar utama. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada wilayah tertentu.

Salah satu contoh datang dari perusahaan ritel global yang mampu memprediksi badai lebih awal. Dengan menyiapkan stok penting sebelum bencana datang, mereka berhasil menjaga ketersediaan barang hingga 96 persen. Strategi ini membantu melindungi pendapatan perusahaan.

Pentingnya Sistem Peringatan Dini

Ancaman rantai pasok saat ini tidak berdiri sendiri. Gangguan di satu tempat bisa berdampak luas ke sektor lain. Karena itu, perusahaan perlu memantau tanda-tanda awal dari berbagai sumber.

Beberapa indikator penting antara lain data iklim, kebijakan pemerintah, aktivitas pemesanan, kondisi tenaga kerja, dan perizinan tambang. Misalnya, izin tambang lithium dapat memberi sinyal kekurangan bahan baterai hingga dua tahun sebelumnya. Prediksi mogok kerja juga bisa memberi peringatan beberapa bulan lebih awal.

Perusahaan yang mampu membaca sinyal ini lebih cepat akan memiliki waktu lebih banyak untuk menyiapkan strategi.

Arsitektur Baru Manajemen Risiko

Perusahaan terdepan kini membangun sistem terintegrasi yang menggabungkan data, AI, dan pengambilan keputusan dalam satu platform. Sistem ini bekerja berdasarkan empat prinsip utama.

Pertama, fokus pada titik paling kritis, seperti pemasok utama, wilayah rawan, dan bahan baku penting. Dengan fokus ini, pemantauan menjadi lebih efektif.

Kedua, mengubah sinyal menjadi prediksi. AI membantu memilah data penting dari informasi yang tidak relevan, sehingga risiko bisa terdeteksi lebih awal.

Ketiga, mengukur dampak finansial. Risiko diterjemahkan ke dalam nilai kerugian agar manajemen bisa menentukan prioritas mitigasi secara objektif.

Keempat, menghubungkan deteksi dengan tindakan. Sinyal risiko langsung diteruskan ke tim terkait agar keputusan bisa diambil cepat dan terkoordinasi.

Peran AI dan Keunggulan Kompetitif

AI menjadi pusat sistem risiko modern dengan menggabungkan data ekonomi, kebijakan, cuaca, sentimen pasar, dan logistik dalam satu peta risiko. Dengan informasi ini, pimpinan perusahaan dapat melihat ancaman secara menyeluruh.

Ke depan, perusahaan perlu menjadikan manajemen risiko sebagai agenda utama, berinvestasi pada sistem terintegrasi, dan membangun respons yang cepat. Kemampuan mengantisipasi risiko kini bukan hanya alat bertahan, tetapi juga sumber keunggulan bisnis.

Perusahaan yang siap lebih awal akan lebih tahan menghadapi krisis, menjaga nilai usaha, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Kearney, dengan judul A New Architecture for Supply Chain Risk Management. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Mengurus izin usaha sering dianggap rumit, memakan waktu, dan penuh birokrasi. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, akhirnya memilih berjalan tanpa legalitas karena merasa proses perizinan terlalu sulit.

Untuk menjawab masalah tersebut, pemerintah menghadirkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS (Online Single Submission), yang kini diperkuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Sebelum hadirnya OSS, dunia usaha menghadapi banyak kendala, seperti:

• Aturan yang saling tumpang tindih
• Proses perizinan yang panjang
• Banyak izin berlapis
• Ketidakpastian waktu penyelesaian
• Perbedaan layanan antar daerah

Kondisi ini membuat iklim usaha kurang kompetitif. Padahal, Indonesia menargetkan menjadi negara maju sesuai Visi Indonesia 2045.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah kemudian melakukan reformasi besar-besaran, salah satunya dengan membangun sistem OSS berbasis risiko.

PP 28 Tahun 2025: Penyempurnaan Sistem OSS

Awalnya, OSS diatur melalui PP 5 Tahun 2021. Namun, seiring perkembangan, sistem ini terus disempurnakan hingga lahir PP 28 Tahun 2025.

Beberapa fokus perbaikannya antara lain:

• Penetapan batas waktu layanan yang jelas
• Standarisasi pemeriksaan dokumen
• Penyederhanaan alur perizinan
• Penghapusan prosedur yang berulang
• Harmonisasi antar sektor usaha

Tujuannya adalah menciptakan sistem perizinan yang transparan, efisien, dan konsisten di seluruh Indonesia.

Dalam sistem OSS, tidak semua usaha diperlakukan sama. Pemerintah menilai usaha berdasarkan tingkat risikonya terhadap lingkungan, kesehatan, keamanan, dan masyarakat.

Berdasarkan penilaian tersebut, usaha dibagi menjadi empat kategori:

1. Risiko Rendah

• Cukup memiliki NIB
• Contoh: kedai kecil, salon, warung, toko online

2. Risiko Menengah Rendah

• NIB + Sertifikat Standar (tanpa verifikasi awal)

3. Risiko Menengah Tinggi

• NIB + Sertifikat Standar Terverifikasi

4. Risiko Tinggi

• NIB + Izin Usaha khusus

Dengan sistem ini, UMKM tidak lagi dibebani izin yang berlebihan.

Dalam OSS, setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB berfungsi sebagai:

• Identitas resmi usaha
• Legalitas beroperasi
• Angka Pengenal Importir
• Akses kepabeanan
• Pendaftaran BPJS
• Bukti wajib lapor tenaga kerja

Satu NIB dapat digunakan untuk beberapa kegiatan usaha dan berlaku selama usaha masih berjalan.

Bagi UMKM dengan risiko rendah, NIB bahkan sudah cukup sebagai perizinan tunggal.

PP 28/2025 memberikan banyak kemudahan bagi UMKM, antara lain:

1. Proses Lebih Singkat

Untuk usaha mikro risiko rendah, pendaftaran cukup melalui OSS dan langsung mendapat NIB.

2. Pernyataan Mandiri

UMK dapat mengisi pernyataan mandiri terkait lokasi usaha tanpa survei lapangan.

3. NIB Berlaku Ganda

NIB juga berfungsi sebagai:

• Legalitas usaha
• SNI bina UMK
• Pernyataan jaminan halal

4. Pengawasan Lebih Bersifat Pembinaan

UMKM lebih diarahkan melalui pendampingan, bukan sekadar inspeksi. 

Pendekatan ini bertujuan agar UMKM bisa tumbuh tanpa terbebani administrasi.

Masa Berlaku Izin dan Perubahan Data Usaha

Salah satu keunggulan PP 28/2025 adalah kepastian masa berlaku izin.

Masa Berlaku

• Perizinan Berusaha (PB) berlaku selama usaha berjalan
• Tidak perlu perpanjangan rutin
• Update cukup lewat OSS

Perubahan Data Usaha

Pelaku usaha dapat mengubah data seperti:

• Nama usaha
• Nilai investasi
• Produk
• Tenaga kerja
• Waktu operasional

Perubahan ini harus dilakukan sebelum tahap operasional atau komersial.

Persyaratan Dasar dalam OSS

Sebelum izin terbit, pelaku usaha perlu memenuhi Persyaratan Dasar, seperti:

1. Tata Ruang (KKPR)

Menyesuaikan lokasi usaha dengan rencana tata ruang.

2. Persetujuan Lingkungan

Berupa SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL, tergantung skala usaha.

3. Bangunan Gedung

Meliputi PBG dan SLF.

Jenis persyaratan disesuaikan dengan lokasi dan tingkat risiko usaha.

Penyempurnaan Sistem OSS

Versi terbaru OSS mengalami banyak peningkatan:

1. Formulir Lebih Spesifik

Formulir kini dipisah sesuai proses, tidak lagi satu form untuk semua.

2. Mapping dan Service Level Agreement (SLA) Lebih Jelas

Alur antar instansi diperbaiki dan waktu layanan dihitung ulang.

3. Fitur Lebih Fleksibel

OSS mendukung:

• Multi KBLI
• Usaha lintas sektor
• Lokasi berbeda
• Skema khusus tertentu

Alur Singkat Pengurusan OSS

Secara umum, proses OSS adalah sebagai berikut:

1. Daftar akun OSS
2. Lengkapi profil usaha
3. Input KBLI dan lokasi
4. Pemenuhan persyaratan dasar
5. Penilaian risiko
6. Terbit NIB/SS/Izin
7. Ajukan PB UMKU jika perlu

Semua dilakukan secara online.

Kendala yang Perlu Diantisipasi

Dalam praktiknya, beberapa kendala masih sering muncul:

• NIK sudah pernah dipakai
• Data Dukcapil berbeda
• Salah memilih skala usaha
• Proses lama untuk risiko tinggi
• Keterbatasan internet

Karena itu, pelaku usaha disarankan menyiapkan data dengan teliti sejak awal.

Legalitas menjadi modal penting untuk:

• Akses pembiayaan
• Kerja sama bisnis
• Ekspansi pasar
• Kepercayaan konsumen

Artikel ini berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui SSO oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

MRPN dan formasi tiga lininya bukan hanya sekedar narasi-narasi indah yang tertuang dalam teks regulasi ataupun dokumen perencanaan yang berisi visi dan misi negeri ini. Lebih dari sekedar itu, MRPN dan formasi tiga lininya merupakan strategi kendali membangun negeri menuju Indonesia Emas yang kita cintai.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional didefinisikan sebagai upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

“Berkelanjutan” selain sebagai salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh negara (state) Indonesia dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, juga merupakan kunci utama bagi negara agar tetap eksis selama mengarungi perjalanan panjang mewujudkan peradaban agung bangsa Indonesia yang secara tegas termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Era globalisasi dan perkembangan teknologi berlangsung begitu cepat dan telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Perubahan tatanan dunia menuntut negara Indonesia untuk mampu bertahan dan beradaptasi serta menjadi pionir perubahan pada situasi: brittle (rapuh), anxious (kekhawatiran), nonlinear (tidak linier), dan incomprehensible (sulit dipahami). 

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan sebuah keniscayaan yang akan terus menerus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan makna dan hakikatnya. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang dan akan dilakukan terdapat risiko pembangunan nasional yakni efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan nasional. Risiko pembangunan nasional ada yang dapat menghambat dan berdampak negatif (downside risk) dan ada pula risiko yang dapat menjadi menjadi peluang dan berdampak positif (upside risk). Risiko pembangunan nasional tersebut sudah tentu pasti harus dikelola dan dikendalikan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengelolaan risiko pembangunan nasional di Indonesia. MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN yang terdiri atas Kementerian Negara, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Badan Lainnya yang terkait sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. 

Upaya Pemerintah Mengakselerasi Penerapan MRPN

Dalam rangka mengakselerasi pengelolaan risiko pembangunan nasional yang terintegrasi, Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan terkait MRPN. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Perpres 39/2023) yang menjadi payung hukum utama dalam penyelenggaraan MRPN. Perpres 39/2023 memberi kewajiban hukum bagi Pemerintah untuk menerapkan MRPN pada seluruh pengelolaan risiko dalam pembangunan nasional oleh entitas MRPN pengelola keuangan negara. Penerapan MRPN dimaksud diwujudkan melalui pembentukan komite MRPN dan kebijakan MRPN. 

Kedua, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 134/M.PPN/HK/10/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang memberikan landasan hukum bagi Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN dalam mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan MRPN.

Ketiga, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 66/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang memberikan landasan hukum kepada Tim Pelaksana Komite MRPN dalam melaksanakan tugasnya.

Keempat, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 67/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang menjadi landasan hukum pembentukan Sekretariat Komite MRPN yang bertugas memberikan bantuan teknis dan administrasi terhadap Komite MRPN.

Kelima, MRPN diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang menyatakan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi melalui MRPN, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi.

Keenam, menjelang akhir tahun 2024, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (Permen PPN 11/2024). Permen PPN 11/2024 diterbitkan dalam rangka menjalankan delegasi Pasal 11 ayat (3) Perpres 39/2023 yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan MRPN lintas sektor ditetapkan oleh Komite MRPN yang dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Ketua Komite MRPN.

Formasi Tiga Lini dalam Konteks Pembangunan Nasional

Pendekatan model tiga lini (the three lines model) merupakan pembaruan (update) dari pertahanan tiga lapis (three lines of defence). Pendekatan ini sudah banyak diadopsi oleh negara atau organisasi di seluruh dunia dalam rangka membangun sistem manajemen risiko yang strategis, integratif, holistik, dan berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan enterprise risk management. 

Dalam model tiga lini (the three lines model) setiap lini mempunyai perannya masing-masing. The Institute of Internal Auditors (2024), first line roles: provision of products/services to clients, risk management. Second line roles: expertise, support, monitoring, and challenge on risk-related matters. Third line roles: independent and objective assurance and advice on all matters related  to the achievement of objectives.

Dalam konteks pembangunan nasional, penerapan model tiga lini (the three lines model) tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Perpres 39/2023, namun dapat ditemukan dalam uraian setiap tugas dari Unit Pemilik Risiko Lintas Sektor, Komite MRPN, dan Pengawas Intern Lintas Sektor. Unit Pemilik Risiko Lintas Sektor sebagai lini pertama karena mempunyai tugas: 1) menentukan tingkat selera risiko dengan tepat untuk dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) melakukan penilaian risiko, menetapkan profil risiko, perlakuan risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko; 3) melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan serta reviu atas efektivitas kebijakan MRPN; 4) memantau dan menganalisis perubahan serta mewaspadai isu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bersifat strategis; 5) melakukan analisis terhadap risiko yang terkandung dalam isu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bersifat strategis untuk dapat menyesuaikan kebijakan MRPN; 6) menyusun laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh Komite MRPN; dan 7) menyampaikan laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor kepada komite MRPN (Pasal 13 ayat (4) Perpres 39/2023).

Komite MRPN sebagai lini kedua karena mempunyai tugas: 1) menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor; 2) menetapkan 2 atau lebih entitas MRPN sebagai Unit Pemilik Risiko pembangunan nasional lintas sektor; 3) menetapkan salah satu dari entitas MRPN sebagai entitas MRPN sektor utama; 4) menetapkan kerangka kerja MRPN lintas sektor; 5) menetapkan strategi pembangunan budaya risiko lintas sektor; 6) melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan MRPN lintas sektor; 7) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor; 8) menyusun profil risiko pembangunan nasional yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Presiden; 9) melaporkan dan mengusulkan kepada Presiden rencana tindak pengendalian atas pembangunan nasional yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya; dan 10) menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor (Pasal 7 ayat (2) Perpres 39/2023).

Pengawas Intern Lintas Sektor sebagai lini ketiga karena mempunyai tugas: 1) memberikan atensi dan peringatan dini serta saran dan wawasan mendalam secara independen dan objektif berdasarkan informasi dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor; 3) melakukan evaluasi atas kecukupan desain dan efektivitas penerapan kebijakan MRPN lintas sektor; 4) melakukan audit tujuan tertentu atas peristiwa risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor; dan 5) melakukan penilaian maturitas MRPN lintas sektor (Pasal 16 ayat (1) Perpres 39/2023).

Walaupun penerapan model tiga lini (the three lines model) tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Perpres 39/2023, di dalam Permen PPN 11/2024 telah dinyatakan secara tegas mengenai penerapan model tiga lini (the three lines model) dalam pengelolaan risiko pembangunan nasional. 

Selanjutnya, Pasal 19 Permen PPN 11/2024 menyatakan kelembagaan MRPN lintas sektor mengacu kepada model tiga lini (the three lines model) yang terdiri atas: 1) lini pertama merupakan Unit Pemilik Risiko lintas sektor dan Unit Pemilik Risiko di level entitas MRPN; 2) lini kedua merupakan Komite MRPN dan unit kerja yang menangani fungsi perencanaan atau unit kerja lainnya yang ditunjuk di level entitas MRPN; dan 3) lini ketiga merupakan Pengawas Intern Lintas Sektor dan unit kerja yang bertugas melakukan pengawasan intern di level entitas MRPN.

Penguatan dan penegasan model tiga lini (the three lines model) dalam Permen PPN 11/2024 diyakini mampu untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, memberikan keyakinan bagi entitas MRPN pada Unit Pemilik Risiko lintas sektor dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, dan mendorong entitas MRPN pada Unit Pemilik Risiko lintas sektor lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan agar dapat mengurangi kejutan (surprise) peristiwa risiko yang tidak diantisipasi dan meningkatkan kesempatan dalam memanfaatkan peluang.

Model tiga lini (the three lines model) ini juga yang nantinya akan menghantarkan Pemerintah Indonesia pada tujuan akhir penyelenggaraan MRPN. Pertama, meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kedua, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara. Ketiga, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, MRPN dan formasi tiga lininya bukan hanya sekedar narasi-narasi indah yang tertuang dalam teks regulasi ataupun dokumen perencanaan yang berisi visi dan misi negeri ini. Lebih dari sekedar itu, MRPN dan formasi tiga lininya merupakan strategi kendali membangun negeri menuju Indonesia Emas yang kita cintai. Selamat tahun baru 2025, Permen PPN 11/2024 merupakan kado terbaik untuk negeri ini, merupakan harapan baru di tahun yang baru. Kami tunggu dan kami nanti dengan sepenuh hati sosialisasi regulasi ini.

 

*) Adv. Mardiyanto, S.H., M.H., GRCO., CRPP., Konsultan Hukum perumusan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2024, Ahli Manajemen Risiko Sektor Publik, Dosen Hukum Tata Negara IBLAM School of Law, dan Advokat di Jakarta

Artikel ini juga diterbitkan dan dipublikasi pada https://www.hukumonline.com/berita/a/formasi-tiga-lini-dalam-pengelolaan-risiko-pembangunan-nasional-lt6799d7a29a925/?page=all

Perubahan aturan dan kebijakan menjadi salah satu risiko terbesar bagi dunia usaha pada 2025. Regulasi kini berada di peringkat keempat risiko global dan memengaruhi banyak sektor, mulai dari lingkungan, teknologi, hingga ketenagakerjaan.

Di tengah perubahan yang cepat, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri agar tetap patuh aturan sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis.

Saat ini, kebijakan pemerintah terus berubah seiring perkembangan teknologi, situasi politik global, dan tuntutan masyarakat. Perubahan ini berdampak langsung pada:

• Cara perusahaan beroperasi
• Strategi investasi
• Pengelolaan risiko
• Pengambilan keputusan bisnis

Perusahaan juga harus menyeimbangkan penggunaan teknologi baru dengan kewajiban mematuhi aturan yang terus berkembang.

Tiga Area Regulasi yang Paling Berdampak

1. Lingkungan dan Keberlanjutan

Aturan tentang emisi karbon dan energi bersih terus berubah. Contohnya, Uni Eropa menyesuaikan target netral karbon karena kondisi pasar kendaraan listrik yang melambat.

Perubahan mendadak ini membuat perusahaan bingung dalam menentukan arah investasi. Karena itu, strategi yang fleksibel sangat dibutuhkan.

2. Teknologi, AI, dan Data

Penggunaan kecerdasan buatan dan data digital semakin luas. Namun, aturan tentang privasi dan keamanan data juga makin ketat.

Di Eropa, aturan AI baru mulai berlaku sejak 2025 dan memberi sanksi besar bagi perusahaan yang melanggar. Di Amerika dan China, kebijakan data juga terus diperbarui.

Perusahaan harus aktif memantau perkembangan ini agar tidak terkena masalah hukum.

3. Transparansi Gaji

Banyak negara mulai mewajibkan perusahaan membuka informasi gaji dan memastikan kesetaraan upah.

Sayangnya, sebagian besar perusahaan belum siap. Hanya sekitar 19 persen yang merasa sudah patuh aturan. Padahal, mulai 2026, perusahaan di Uni Eropa wajib melaporkan selisih gaji jika melebihi batas tertentu.

Jika diabaikan, risiko yang muncul antara lain denda, rusaknya reputasi, dan sulit menarik talenta.

Tingkat Kerugian dan Kesiapan Perusahaan

Perubahan regulasi terbukti berdampak besar:

• 29 persen perusahaan mengalami kerugian
• Hanya 48 persen yang punya rencana menghadapi risiko
• Hanya 12 persen yang sudah menghitung dampaknya secara serius

Ini menunjukkan banyak perusahaan masih belum siap.

Strategi Mengelola Risiko Regulasi

Agar lebih siap, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah berikut:

1. Memantau Perubahan Aturan

Bentuk tim khusus atau bekerja sama dengan ahli untuk memantau kebijakan terbaru secara rutin.

2. Menggunakan Pendampingan Hukum

Konsultan dan ahli hukum membantu memahami aturan yang rumit dan menyesuaikannya dengan kondisi perusahaan.

3. Aktif dalam Organisasi Industri

Bergabung dalam asosiasi bisnis membantu perusahaan ikut menyuarakan kepentingannya dalam penyusunan kebijakan.

4. Melatih Karyawan

Karyawan perlu memahami aturan yang berlaku melalui pelatihan dan komunikasi yang jelas.

5. Menyiapkan Rencana Darurat

Perusahaan perlu membuat skenario risiko dan melindungi diri melalui asuransi atau strategi transfer risiko.

Studi Kasus: Transparansi Gaji di Uni Eropa

Sebuah perusahaan farmasi multinasional menghadapi aturan baru tentang kesetaraan gaji. Dengan bantuan konsultan, perusahaan:

• Menata ulang struktur jabatan
• Menganalisis kesetaraan upah
• Mengidentifikasi potensi risiko
• Memperbaiki sistem penggajian

Hasilnya, perusahaan lebih siap menghadapi aturan dan menjaga kepercayaan karyawan.

Dengan strategi yang tepat, risiko bisa ditekan dan peluang bisnis tetap terbuka.

Artikel ini telah diterbitkan oleh AON, dengan judul Navigating Regulatory and Legislative Change. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Perlambatan ekonomi kini menjadi salah satu risiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia. Pada 2025, risiko ini menempati peringkat ketiga secara global dan diperkirakan naik menjadi peringkat kedua pada 2028.

Di tengah perang dagang, inflasi yang tinggi, serta konflik geopolitik, dunia usaha dituntut untuk lebih siap menghadapi ketidakpastian. Tanpa persiapan yang matang, banyak perusahaan berisiko goyah bahkan mengalami kerugian besar.

Mengapa Perlambatan Ekonomi Berbahaya?

Saat ekonomi melambat, dampaknya langsung terasa di berbagai sektor. Daya beli masyarakat menurun, penjualan ikut melemah, dan modal usaha semakin sulit diperoleh. Di sisi lain, biaya pinjaman justru makin mahal.

Kondisi ini membuat keuntungan perusahaan tertekan. Tidak sedikit pelaku usaha yang kebingungan menentukan langkah, karena strategi yang dulu berhasil sering kali tidak lagi relevan dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Penyebab Perlambatan Ekonomi Saat Ini

Melemahnya ekonomi global dipicu oleh berbagai faktor, antara lain:

• Ketegangan perdagangan antarnegara
• Kebijakan ekonomi yang sering berubah
• Inflasi yang terus meningkat
• Tingginya utang negara
• Ancaman resesi

Masalah-masalah ini juga berdampak pada rantai pasok dan membuat biaya produksi perusahaan semakin tinggi.

Dampak bagi Masyarakat dan Perusahaan

Perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat.

Banyak orang memilih mengurangi belanja dan lebih banyak menabung karena khawatir terhadap masa depan. Akibatnya, perputaran uang di masyarakat menjadi lambat dan aktivitas ekonomi ikut menurun.

Bagi dunia usaha, dampak yang sering muncul antara lain:

• Pendapatan perusahaan menurun
• Risiko pemutusan hubungan kerja meningkat
• Keterlibatan pemerintah semakin besar
• Kerugian bisnis bertambah

Survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan pernah mengalami kerugian akibat perlambatan ekonomi. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar memiliki persiapan matang.

Strategi Menghadapi Perlambatan Ekonomi

Agar tetap bertahan di tengah kondisi sulit, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis.

1. Menjaga Kekuatan Keuangan

Memiliki cadangan dana yang cukup sangat penting. Uang tunai membantu perusahaan bertahan saat pendapatan menurun sekaligus membuka peluang untuk berinvestasi ketika situasi membaik.

2. Mengelola Karyawan Secara Bijak

Perusahaan perlu memastikan karyawannya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pelatihan, pengembangan, dan penempatan ulang tenaga kerja menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas.

3. Mengoptimalkan Perlindungan Asuransi

Asuransi yang tepat dapat melindungi perusahaan dari risiko kerugian besar dan membantu menjaga stabilitas keuangan.

4. Rutin Mengevaluasi Risiko

Perusahaan perlu secara rutin memantau kondisi ekonomi, melakukan simulasi krisis, dan menyiapkan rencana cadangan agar lebih siap menghadapi perubahan.

5. Memperkuat Rantai Pasok

Ketergantungan pada satu pemasok atau satu wilayah sangat berisiko. Diversifikasi pemasok dan pasar dapat membantu mengurangi gangguan produksi.

6. Memanfaatkan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi seperti AI, otomatisasi, dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan mempercepat pengambilan keputusan.

Dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berjalan lambat, sementara inflasi dan suku bunga tetap tinggi. Ketidakpastian global juga belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Perusahaan yang siap secara keuangan, fleksibel dalam mengelola sumber daya manusia, cermat membaca risiko, dan terbuka terhadap teknologi, akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.

Artikel ini telah diterbitkan oleh AON, dengan judul Why Economic Slowdown is an Ongoing Risk for Organizations. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Industri minyak dan gas (migas) sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kebutuhan energi global terus meningkat. Di sisi lain, investor menuntut kinerja keuangan yang disiplin, sementara teknologi berkembang sangat cepat. Semua ini memaksa perusahaan migas untuk memperbarui model operasional mereka agar tetap relevan di masa depan.

Meski energi terbarukan terus tumbuh, minyak dan gas masih akan memegang peran penting hingga setelah 2050. Permintaan energi naik karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan kebutuhan baru seperti pusat data. Minyak diperkirakan akan stagnan, tetapi gas alam masih akan tumbuh karena kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Di saat yang sama, investor kini lebih fokus pada arus kas, dividen, dan disiplin belanja modal. Perusahaan migas tidak lagi diberi ruang untuk ekspansi agresif tanpa hasil yang jelas. Mereka harus ramping, efisien, dan bisa memberi imbal hasil yang stabil.

Teknologi, khususnya AI, jadi pengubah permainan

Kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah cara kerja industri migas. Dari eksplorasi, produksi, hingga penetapan harga di hilir, AI mampu menganalisis data, memberi rekomendasi, bahkan menjalankan keputusan dengan campur tangan manusia yang minimal. Ini bukan sekadar alat baru, tapi perubahan mendasar cara kerja organisasi.

Empat perubahan utama model operasional migas ke depan

1. AI menjadi bagian inti organisasi

AI akan bekerja berdampingan dengan manusia. Struktur organisasi cenderung lebih ramping, peran kerja melebar, dan jalur karier berubah. Fokus talenta bergeser dari keahlian teknis sempit ke kemampuan mengelola sistem berbasis AI dan mengambil keputusan berbasis data. Tata kelola juga harus jelas: siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI.

2. Fokus tajam pada kinerja aset

Tidak semua aset diperlakukan sama. Aset matang yang fokus pada arus kas perlu model operasional yang sederhana dan efisien. Sementara aset pertumbuhan dan berteknologi tinggi tetap butuh dukungan pusat yang kuat. Ke depan, perusahaan akan mengelompokkan aset berdasarkan perannya dalam portofolio dan menyesuaikan cara mengelolanya.

3. Model kepemilikan dan kendali operasi makin beragam

Integrasi penuh tidak selalu efektif. Banyak perusahaan mulai menggunakan joint venture, spin-off, atau model “satelit” untuk aset tertentu, termasuk bisnis energi rendah karbon. Tantangannya adalah menentukan: kemampuan apa yang wajib dimiliki perusahaan, dan mana yang bisa diserahkan ke mitra.

4. Organisasi harus siap di dunia yang makin terfragmentasi

Geopolitik, tarif, dan aturan lokal memaksa perusahaan lebih adaptif. Model kerja global tetap penting, tapi harus fleksibel. Talenta dipindahkan berdasarkan keahlian, bukan sekadar lokasi. Global Capability Centers (GCC) juga berkembang, bukan lagi sekadar back office, tapi pusat keahlian teknik dan operasional berbasis digital.

Artikel ini telah diterbitkan oleh McKinsey, dengan judul Four Shifts Redefining The Oil and Gas Operating Model of The Future. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Memasuki 2026, dunia bisnis menghadapi lanskap risiko yang semakin rumit. Perubahan teknologi yang cepat, pergeseran demografi, hingga utang pemerintah yang menumpuk membuat ketidakpastian bukan lagi pengecualian, melainkan kondisi normal. Menurut analisis Moody’s Analytics, ada lima risiko struktural utama yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan dan operasional perusahaan di 2026.

1. Ketika Kebijakan Moneter Kehilangan Efeknya

Bank Sentral AS (The Fed) berada dalam posisi serba salah. Jika suku bunga dipertahankan tinggi terlalu lama, ekonomi bisa melambat dan memicu PHK. Tapi jika diturunkan terlalu cepat, inflasi berisiko naik lagi.

Masalahnya, ekonomi saat ini tidak lagi sensitif terhadap suku bunga seperti dulu. Banyak rumah tangga dan perusahaan sudah “terkunci” pada utang jangka panjang berbunga rendah. Di sisi lain, kebijakan perdagangan seperti tarif juga berpotensi mendorong inflasi baru.

Dampaknya, sektor perbankan dan properti komersial bisa terpukul jika pembiayaan ulang gagal terjadi. Perusahaan dan rumah tangga yang berharap bunga turun di 2026 bisa terjebak cicilan mahal lebih lama.

2. Benturan Demografi dan AI

Setiap hari di 2026, lebih dari 11.000 baby boomer berusia 65 tahun dan pensiun. Mereka membawa pengetahuan penting yang tidak mudah digantikan. Di saat bersamaan, AI justru menghilangkan banyak pekerjaan level pemula.

Ini menciptakan paradoks: perusahaan lebih efisien dalam jangka pendek, tapi berisiko kekurangan manajer dan ahli di masa depan. Menghapus posisi junior hari ini bisa berarti krisis kepemimpinan 10 tahun ke depan.

Risiko tersembunyi: hilangnya pengetahuan kritis dan ketergantungan berlebihan pada sistem AI yang belum matang.

3. Ujian Nyata bagi Kredit Swasta (Private Credit)

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan swasta non-bank atau private credit tumbuh pesat secara global. Dana investasi dan investor besar menyalurkan pinjaman langsung ke perusahaan, tanpa lewat bank dan tanpa lewat pasar obligasi. Nilainya sudah mencapai triliunan dolar dan sebagian dananya juga mengalir ke perusahaan-perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bagi perusahaan, skema ini terlihat menarik karena prosesnya lebih cepat dan fleksibel dibanding pinjaman bank. Namun, di balik imbal hasil tinggi yang dijanjikan ke investor, perlindungan kredit justru makin longgar akibat persaingan antar pemberi dana. Banyak pinjaman dibuat dengan asumsi ekonomi akan tetap tumbuh dan pembiayaan ulang akan selalu tersedia.

Masalah muncul jika ekonomi global melambat di 2026. Perusahaan yang bergantung pada kredit swasta bisa kesulitan membayar utang. 

4. Ketika Asuransi Menghilang dari Pasar

Asuransi properti kini makin mahal dan sulit diakses, tidak hanya di wilayah rawan bencana seperti California atau Florida, tetapi juga di daerah yang dulu dianggap aman.

Tanpa asuransi, transaksi properti bisa batal, ekspansi bisnis tertunda, bahkan layanan publik terganggu. Asuransi siber pun makin ketat, dengan banyak pengecualian dan syarat teknis.

Konsekuensinya, perusahaan terpaksa menanggung risiko sendiri. Satu kejadian besar bisa langsung menghantam laba atau modal.

5. Celah Keamanan AI

Banyak perusahaan mengadopsi AI terlalu cepat tanpa tata kelola yang matang. Di 2026, celah ini bisa dimanfaatkan penjahat siber.

Mulai dari deepfake yang menyamar sebagai eksekutif untuk menipu transfer dana, hingga identitas palsu massal yang lolos sistem kredit otomatis. Bahkan, serangan siber bisa melumpuhkan infrastruktur fisik seperti pelabuhan atau utilitas.

Intinya, AI tanpa pengawasan manusia justru menciptakan risiko baru.

Risiko-risiko ini tidak berdiri sendiri. Kesalahan kebijakan moneter bisa memicu krisis kredit swasta. Hilangnya asuransi membuat dampak serangan siber makin besar. PHK akibat AI bisa membuka celah penipuan dan kejahatan digital.

Karena itu, manajemen risiko di 2026 tidak cukup melihat satu risiko saja. Perusahaan perlu perencanaan yang mempertimbangkan bagaimana satu kejadian bisa memicu kejadian lain.

Artikel ini telah diterbitkan oleh GARP, dengan judul Cracks in the Foundation? Five Structural Risks for 2026. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Sepanjang 2025, sektor energi global menghadapi tekanan besar akibat ketegangan geopolitik, fluktuasi pasar, dan pesatnya perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI). Perubahan kebijakan di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris turut memengaruhi rantai pasok, investasi, dan stabilitas pasar energi dunia.

Meski energi terbarukan terus berkembang, berbagai risiko baru muncul dan perlu dikelola secara serius.

Kondisi Energi Global 2025

Produksi minyak Amerika Serikat meningkat pesat dan berpotensi memicu kelebihan pasokan pada 2026. Konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur masih berlangsung, namun harga minyak relatif stabil karena adanya cadangan strategis.

Di sisi lain, transisi menuju energi bersih berjalan tidak merata. Ketegangan Rusia-Ukraina dan China-Taiwan tetap menjadi ancaman bagi stabilitas energi global. Kondisi ini membuat perusahaan energi harus lebih waspada dalam mengelola risiko.

Enam Risiko Utama Sektor Energi

1. Ketidakstabilan Geopolitik

Konflik global mengganggu distribusi minyak, gas, dan mineral penting. Ketergantungan pada China dalam pengolahan mineral membuat rantai pasok rentan, memicu keterlambatan proyek dan kenaikan biaya.

2. Transisi Energi yang Tidak Merata

Pengembangan energi bersih masih terhambat oleh keterbatasan teknologi, ketergantungan pada energi fosil, dan lemahnya infrastruktur listrik di beberapa negara.

3. Tekanan dari AI dan Pusat Data

Pertumbuhan AI dan data center meningkatkan konsumsi listrik, membebani jaringan, serta memperbesar risiko gangguan dan serangan siber.

4. Gangguan Rantai Pasok dan Ekonomi

Inflasi, utang, dan perang dagang menaikkan biaya produksi. Perusahaan harus menyesuaikan strategi pasokan, meski penerapan AI masih terkendala SDM dan data.

5. Dominasi Perusahaan Teknologi

Perusahaan besar menguasai sistem AI energi, meningkatkan risiko ketergantungan, gangguan sistem, dan persaingan tidak sehat.

6. Perlambatan Angin Lepas Pantai

Kenaikan biaya dan perubahan kebijakan membuat banyak proyek angin laut tertunda atau dibatalkan, mengancam target iklim.

Terdapat tiga pola besar yang memengaruhi sektor energi: kuatnya pengaruh geopolitik, ketimpangan transisi energi, dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital. Pola ini menuntut sektor energi untuk lebih adaptif dan tangguh.

Peran Manajemen Risiko

Manajemen risiko menjadi kunci dalam menjaga ketahanan sektor energi. Melalui perencanaan skenario, diversifikasi pemasok, dan evaluasi teknologi, perusahaan dapat mengurangi dampak konflik, gangguan pasokan, dan perubahan regulasi.

Pendekatan ini juga membantu perusahaan menghadapi inflasi, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi. Prioritas ke depan adalah memperkuat rantai pasok, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan ketahanan sistem.

Artikel ini telah diterbitkan oleh IRM, dengan judul Energy Sector Risk Outlook. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.